Di-OTT KPK Hakim PN Medan Gagal Promosi Jabatan

JawaPos.com - Ketua Pengadilan Negeri Medan Marsudin Nainggolan dan Wakil Ketua Wahyu Prasetyo Wibowo dikabarkan akan promosi jabatan. Namun, pasca-OTT KPK yang dilakukan pada Selasa lalu, tampaknya promosi itu dibatalkan.

Marsudin, awalnya akan menjadi Hakim Tinggi di Denpasar Bali. Sedangkan Wahyu Prasetyo akan menjabat sebagai Ketua PN Serang, Banten. Namun, Mahkamah Agung sudah membatalkan promosi jabatan keduanya. Mereka akan ditarik ke Mahkamah Agung. Termasuk Sontan Merauke yang juga terjaring OTT.

"Mereka dimutasi ke pusat, ke kantor MA. Sebentar lagi SK-nya turun," kata Humas PN Medan Djamaluddin, Jumat (31/8).

Mutasi ke MA, kata Djamal, berdasarkan musyawarah pimpinan MA. Ketiganya jadi pembahasan serius di dunia peradilan Indonesia setelah OTT yang membuat Hakim Adhoc Pengadilan Tipikor Medan Merry Purba, Panitera Pengganti PN Medam Helfandi, dan terpidana Tamin Sukardi menjadi tersangka.

"SK mutasi menyatakan, ketiga hakim itu akan berdinas di MA, bukan seperti yang dijadwalkan sebelumnya," ucapnya.

Soal pemeriksaan Badan Pengawas MA, Djamaluddin mengaku belum mengetahui hasilnya. Namun, pemeriksannyaa sudah selesai. Hasilnya nanti akan diumumkan di laman daring milik MA.

"Pemeriksaan sudah siap semalam, hasilnya kita tidak tahu. Mekanismenya, tim Bawas MA akan mengkaji dan memutuskan hasil investigasi, lalu hasilnya akan diberitahu ke masing-masing hakim," tandasnya

Untuk diketahui, KPK menangkap para petinggi PN Medan, Selasa (28/8) kemarin. Ada enam orang yang ditangkap dari Pengadilan Negeri Medan.
Mereka adalah Marsudin Nainggolan selaku Ketua PN Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo selaku Wakil Ketua PN Medan, Sontan Marauke Sinaga selaku Hakim Ad hoc di PN Medan dan Merry Purba selaku Hakim di PN Medan.

Kemudian, Dua Panitera PN Medan, masing-masing bernama Oloan Sirait dan Elfandi. ‎KPK juga mencokok Tamin Sukardi. Merry Purba selaku hakim yang menyidang Tamin Sukardi bersama Wahyu sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia diduga menerima suap untuk meringankan hukuman Tamin. Selain Merry, Helman, Panitera Pengganti juga menjadi tersangka.

Selain itu KPK juga menetapkan Tamin menjadi tersangka. Begitu pun dengan Hadi Setiawan (belum ditangkap) yang disebut sebagai orang kepercayaan Tamin.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut total commitment fee dari Tamin yang diserahkan ke Merry yaitu SGD 280 ribu. Pemberian itu diduga agar Merry mempengaruhi putusan perkara yang menjerat Tamin.

"Hakim MP (Merry Purba) yang merupakan salah satu anggota majelis hakim menyatakan dissenting opinion dalam vonis tersebut," ucap Agus.

Merry dan Helpandi selaku pihak yang diduga penerima suap disangkakan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

Sementara, Tamin dan Hadi selaku pihak yang diduga pemberi suap disangkakan dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001.