Pemkab Simalungun Hentikan Beasiswa Arnita Tanpa Sebab

JawaPos.com - Seorang mahasiswi Institute Pertanian Bogor (IPB) asal Kabupaten Simalungun, harus berhenti kuliah karena beasiswa nya disetop oleh Pemkab Simalungun. Mahasiswi itu malang itu bernama Arnita Rodelina Turnip.

Arnita merupakan Warga Desa Bangun Raya, Kecamatan Raya Kahean, Simalungun. Apa yang dialami oleh Arnita pun dilaporkan oleh orangtuanya ke Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Sumatera Utara.

Arnita merupakan peserta Beasiswa Utusan Daerah (BUD) dari Pemkab Simalungun. Namun tiba-tiba beasiswa itu diputus sepihak. Kuat dugaan, pemutusan beasiswa itu lantaran Arnita berpindah keyakinan dari Kristen Protestan ke Islam. Kasus itu, kini sedang didalami Ombudsman.

Terkait dengan hal itu, Kepala Perwakilan ORI Sumut Abyadi Siregar meminta, Pemkab Simalungun memberikan klarifikasi terkait hal itu. Keputusan Pemkab Simalungun untuk menyetop beasiswa itu, dianggap bernuansa Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA).

"Kita jadwalkan memanggil Pemkab Simalungun besok," kata Abyadi, Senin (29/7).

Awalnya, Ombudsman mendapat laporan dari sang ibu Lisnawati soal dugaan pengambilan kebijakan yang bernuansa SARA. Arnita anak mereka dicoret dari program BUD.

Surat dari Dinas Pendidikan Simalungun dikirimkan ke IPB pada 2016 lalu. Saat itu Arnita masih duduk di semester dua. Sayangnya, dalam surat itu tidak ditulis alasan kenapa Arnita disetop pembiayaannya. Apalagi Arnita tidak melakukan pelanggaran apapun. Indeks Prestasi (IP) Arnita juga terbilang selalu tinggi. Jauh dari syarat yang ditetapkan.

Tidak punya dana, Arnita kebingungan hidup di Bogor. Orangtuanya juga hanya bekerja serabutan. Sang ibu hanyalah ibu rumah tangga. Beruntun, Arnita mendapat bantuan. Dia difasilitasi untuk melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Jakarta.

Lisnawati sudah beberapa kali menanyakan kasus itu ke Pemkab Simalungun. Namun bukan solusi yang di dapat. Sampai-sampai kasus itu dilaporkan ke Ombudsman. "Hingga kini Arnita Rodelina Turnip belum juga diaktifkan sebagai peserta program BUD Pemkab Simalungun di IPB," kata Abyadi.

Sampai saat ini, uang kuliah Arnita di IPB tertunggak Rp 55 juta. Uang Kuliah Tunggal (UKT) Arnita per semester Rp 11 juta.

Mendapat laporan Lisnawati, Ombudsman memakai metode Reaksi Cepat Ombudsman (RCO). Mereka akan langsung berkoordinasi dengan pihak IPB. "Saya telepon langsung Pembantu Rektor (PR). Kita kuatkan dengan mengirim surat resmi ke IPB. Tujuannya, agar Arnita jangan dulu di-DO (drop out) sebab masih dalam penanganan Ombudsman RI Perwakilan Sumut," ungkapnya.

Ombudsman RI Perwakilan Sumut juga sudah menindaklanjuti dengan mengundang Kadis Pendidikan Simalungun selaku penanggung jawab Program BUD Pemkab Simalungun untuk dimintai klarifikasi pada 9 Juli 2018. Namun, yang hadir hanya Kasubag TU dan Umum Disdik Simalungun Eva Nali Boru Surbakti.

Abyadi Siregar mengharap Pemkab Simalungun taat hukum dan koperatif dalam penyelesaian kasus ini. Ombudsman RI masih menangani kasus ini secara persuasif.

Kadisdik Simalungun sudah menyampaikan akan memenuhi panggilan. Dia sudah menghubungi pihak Ombudsman dan menyatakan akan hadir, bahkan meminta agar pertemuan dipercepat. Pertemuan dijadwalkan pada pukul 09.30 WIB, Selasa (30/7) besok.