Kubu Prabowo Desak KPK Panggil Luhut dan James Riady soal Meikarta

JawaPos.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memanggil dua sosok yang dinilai sentral dalam kasus proyek Meikarta. Mereka adalah Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan dan CEO Lippo Group James Riady.

Pasalnya, Ferry menilai ada kontradiksi antara pernyataan Luhut soal perizinan Meikarta saat topping off proyek. Serta, peristiwa terciduknya Bupati Bekasi Neneng Hassanah dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terlibat suap perizinan proyek tersebut.

"Pada saat itu beliau (Luhut) bilang perizinan termasuk di dalamnya amdal sudah selesai. Ternyata OTT ini membantah, perizinan belum selesai. Tapi pernyataan Pak Luhut ini menjadi dasar para konsumen dengan uang yang mereka miliki untuk bayar DP atau booking fee yang jumlahnya ribuan orang. Dan mereka tersugesti pernyataan Pak Luhut yang di situ hadir sebagai representasi pemerintah. Menyatakan perizinan sudah selesai," katanya saat dijumpai di UTC Convention Center, Semarang, Selasa (23/10).

Untuk itu, Ferry meminta KPK memanggil segera Luhut. Selain guna adanya upaya pertanggungjawaban pernyataannya soal itu, juga supaya ada klarifikasi dari pihak bersangkutan.

"Ini penting bagi KPK dan masyarakat harus mendukung langkah KPK mengusut ini. Karena sudah beberapa kali, bukan hanya kasus di Meikarta, tapi dalam kasus reklamasi, Pak Luhut selalu pasang badan," sambungnya.

Di sisi lain, Ferry juga menganggap bahwa CEO Lippo Group, James Riady mengetahui tentang gratifikasi dan uang yang diberikan Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro, kepada sejumlah pihak. Termasuk salah satunya Neneng. Pasalnya, ia menilai, tertangkapnya Billy bukan merupakan kesalahan yang berada di luar kebijakan korporasi. 

Billy sendiri merupakan salah satu tersangka dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta. KPK hingga saat ini masih melakukan proses pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. "Saya harap KPK berani panggil James karena keterlibatan yang jelas dalam kasus Billy Sindoro ini," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan sejumlah tersangka atas kasus dugaan pemberian izin pembangunan properti di Kabupaten Bekasi. Mereka berperan sebagai penerima dan pemberi suap. Beberapa di antaranya adalah Bupati Bekasi Neneng Hassanah dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.