alexametrics

Kalah Gugatan Derek Parkir Liar, Anies Harus Pelajari Hal Ini

20 Oktober 2018, 18:30:51 WIB

JawaPos.com – Penderekan yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dinilai memiliki perlindungan hukum yang rentan. Pasalnya, tidak ada keterangan lebih teknis pada Peraturan Daerah (Perda) yang telah ada. Oleh sebab itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus merevisi atau memperbaiki Perda tersebut.

Ketua Komisi A Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, William Yani melihat kejadian penderekan tahun 2015, yang mengakibatkan Pemprov DKI harus membayar Rp 186 juta karena kalah dalam Pengadilan Mahkamah Agung, perlu dipelajari lagi.

“Putusan dari MA itu juga dipelajari agar disesuaikan agar prosedur tetapnya masuk. Prosedur tetapnya atau SOP-nya, memang tidak ada kewajiban untuk memberitahu makanya harus direvisi kalau nggak kena gugat terus,” jelas William saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (20/10).

Senada dengan William, Pengamat Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan menyatakan aturan baru perlu ditambahkan agar Dishub dapat melakukan penderekan dengan resiko tidak akan ada gugatan susulan.

“Kita kan punya Perda Transportasi 5/2012, diatur kalau parkir sembarangan diderek. Harusnya itu diperkuat lagi dengan Pergub supaya kalau menderek setelahnya harus melakukan apa, sehingga penderekan sah secara hukum,” terang Tigor.

Untuk diketahui, Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 5 tahun 2012 tentang Perparkiran pasal 66 ayat 2. Di dalamnya menyebutkan ‘Apabila setelah jangka waktu 15 (lima belas) menit sejak kendaraan parkir, pengemudi kendaraan tidak memindahkan kendaraannya, pemindahan kendaraan dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang di ruang milik jalan atau petugas parkir di luar milik jalan.’

Sementara dalam pasal dan Perda yang sama ayat 3 menyebutkan bahwa ‘kendaraan tidak boleh dipindahkan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum jangka waktu 15 (lima belas) menit pengemudi dan/atau pemilik kendaraan berhasil diketemukan oleh petugas yang berwenang atau petugas parkir.’ Dan petugas kemudian berkewajiban untuk memberitahukan kepada pemilik kendaraan tentang pemidahan tersebut

“Jadi ya belum ada, harusnya ada regulasi teknis untuk menjalankan perda. Aturan regulasinya bisa Pergub, supaya kuat karena penderekan sudah ada Perdanya. Tapi teknis setelah penderekan, buatlah turunan pelaksanaannya lewat Pergub,” tegas Tigor.

Tigor melihat Dishub DKI kalah dalam persidangan di MA karena pembelaan dan argumen yang tidak kuat. Menurutnya, Dishub belum kuat membuktikan bahwa aturan ‘tunggu 15 menit’ sudah diaplikasikan dalam tindakan penderekan.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : (rgm/JPC)

Saksikan video menarik berikut ini:

Kalah Gugatan Derek Parkir Liar, Anies Harus Pelajari Hal Ini