PDIP Usut Dugaan Pelanggaran Atas Pencopotan Jabatan oleh Anies-Sandi

JawaPos.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta mengkritik berbagai program dan kebijakan yang dibuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Dari delapan poin yang menjadi bahan kritikan, yang paling disoroti yakni terkait perombakan pejabat eselon II.

Pembina Fraksi PDIP sekaligus Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebut perombakan seluruh Wali Kota dan Bupati tidak wajar. Seharusnya, Anies-Sandi lebih dahulu menyiapkan tempat baru sebelum mencopot mereka dari jabatan.

“Ternyata Wali Kota yang dicopot itu dipanggil oleh kementerian, sebetulnya orang yang dicopot itu diberikan tempat di mana dulu baru diganti, namanya rotasi sih objektif saja ya,” ujar Pras di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/7).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mempertanyakan objektivitas dan kredibilitas pelaksanaan perombakan. Pasalnya, Anies-Sandi menggunakan alasan usia ketika mencopot jajaran pejabatnya.

“Ada puluhan pejabat yang diganti dengan alasan pensiun, namun nyatanya yang bersangkutan belum memasuki masa pensiun,” tandasnya.

Kemudian, fraksi partai berlambang kepala banteng itu menduga Anies-Sandi tidak menjalankan Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam merombak jabatan para satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Baik Pras maupun Gembong, keduanya menganggap pasangan kepala daerah itu telah menabrak aturan.

“Sebagai sikap, kami Fraksi PDI Perjuangan mendorong institusi terkait mengusut adanya dugaan pelanggaran pada pelaksanaan rombak jabatan tersebut dengan tuntas,” tegas Gembong.

Adapun tujuh poin lain yang disebut fraksi PDIP di antaranya terkait kebijakan penataan Tanah Abang, program rusunami berkonsep rumah DP Nol Rupiah, OK OTrip jauh api dari panggang, OK OCE tak berpihak pada pelaku UMKM, KJP Plus yang malah minus, janji tak ada penggusuran, dan penanganan banjir. (yes/Yesika)