Bupati Jepara Jadi Tersangka, Ganjar: Pakta Integritas Bukan Jaminan

JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa ikut menandatangani pakta integritas Antikorupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) bukan jaminan bagi seorang kepala daerah untuk tak terlibat dalam perbuatan rasuah. Hal itu ia katakan sebagai respons penetapan status tersangka Bupati Jepara Ahmad Marzuqi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ganjar sedianya menyebut bahwa baik bupati/wali kota di tempatnya telah menandatangani pakta integritas pemberantasan korupsi. Termasuk Ahmad Marzuqi itu yang kini ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus suap terhadap Hakim PN Semarang, Lasito.

"Semua bupati/wali kota ikut tanda tangan pakta integritas, semua ikut. Ya walau menurut saya itu tak terlalu menjamin lah dengan tulisan-tulisan itu," katanya saat dijumpai di Puri Gedeh, Kota Semarang, Kamis (6/12) malam.

Menurutnya, sikap anti korupsi adalah niatan, bukan sekadar tulisan tangan. Ia pribadi mengklaim selalu mengingatkan para kepala daerah di wilayahnya. 

Dalam tiga Minggu ini saja, katanya ia sudah mengingatkan empat kepala daerah. Atas indikasi laporan masyarakat terkait hal-hal yang dimungkinkan atau dipersepsikan sebagai penyimpangan. Kendati demikian, ia enggan menyebut apakah siapa-siapanya.

"Kadang bicara dari hati ke hati itu orang punya persepsi yang berbeda. Karena cara berpikir dan membaca situasi serta melihat jabatan itu berbeda. Jadi harus pelan-pelan tapi saya tidak pernah bosan," katanya.

Intinya, Ganjar tetap akan mendukung segala tindak pemberantasan korupsi, meskipun diakuinya itu bukan perkara gampang. Untuk Marzuqi, ia serahkan sepenuhnya kepada yang berwenang. "Kalau sudah seperti itu, ya sebenarnya tinggal diserahkan ke aparat penegak hukum," tandasnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi, bersama hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Lasito, sebagai tersangka kasus suap, Kamis (6/12) sore. Keduanya diduga terlibat kongkalikong. Terkait putusan praperadilan kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik dengan tersangka Bupati Jepara 2017 lalu.