Banyak OTT di Jatim, Soekarwo: Dana ke Parpol Kurang

JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo menilai jika banyaknya kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi di wilayah Jawa Timur berkaitan dengan kurangnya setoran dana dari anggota dewan ke partai politik. Padahal, gaji anggota dewan sendiri sudah mencukupi.

"Gajinya sudah cukup sebetulnya. Hanya, ini kan kadang-kadang dimintai untuk partai, agar anggaran partai naik," ujarnya saat menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang di Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (4/10). 

Pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu menyampaikan, menurutnya selama ini dana yang dimiliki partai politik (parpol) hanya cukup untuk membayar listrik. "Setelah dihitung, dana parpol hanya untuk bayar listrik, bayat telepon, dan minum kopi di kantor," kata dia.

Oleh karena itu, Pakde Karwo pun mengusulkan agar dana parpol dinaikkan supaya partai tidak meminta anggota DPRD. 

Seperti diketahui, sepanjang tahun 2018 ini, OTT terjadi di beberapa kota, seperti Kota Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, dan Kota Malang. Terbaru, OTT terjadi di Kota Pasuruan. 

Menanggapi hal tersebut, Pakde Karwo mengatakan jika yang menjadi permasalahan selama ini yakni terkait integritas. "Yang jadi permasalahan adalah korupsi karena integritas. Yaitu suap dan pemerasan. Ini yang kemudian dipertanyakan," terangnya.

Dia mencontohkan, seperti kasus suap yang menyeret 41 anggota DPRD Kota Malang beberapa waktu lalu, menurutnya hal itu dikarenakan lemahnya integritas. 

"Jadi ini kan bagaimana kasus di Jawa Timur, misal di Komisi B, itu kan sebenarnya minta kepada OPD (organisasi perangkat daerah) ini kan yang jadi masalah bukan masyarakat, tapi antara Komisi B dengan OPD itu, jadi masalah integritas. Yang seperti itu kita berhentikan," pungkasnya.