Sumut Darurat Korupsi, Masyarakat Harus Cerdas Pilih Pemimpin

JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengajak masyarakat di Sumatera Utara (Sumut) untuk melihat rekam jejak calon pemimpin di Pilgub Sumut 2018. Khususnya, rekam jejak yang menunjukkan bahwa calon itu tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Divisi Korupsi Politik Donal Fariz, dalam Diskusi Publik 'Sumut Darurat Korupsi' berlangsung di Hotel LJ di Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Minggu (3/6).

Ajakan itu disampaikannya mengingat, saat ini Sumut masuk peringkat ketiga dalam provinsi terkorup di Indonesia. "Berdasarkan data ‎dari ICW 2017, Sumut sendiri menduduki nomor 3 di Indonesia daerah terbesar angka korupsinya. Setelah Pertama Jawa Timur dan Jawa Barat," ungkap Donal.

Donal menjelaskan, Sumut di tahun 2017‎ terdapat 40 kasus korupsi ditangani oleh aparat penegak hukum dengan total kerugian negara mencapai Rp 286 miliar. Dengan ini, ia mengatakan menjadi catatan penting bagi warga Sumut yang akan memilih pemimpin.

Kasus yang jadi perhatian khusus ICW adalah, soal suap Gatot Pujo Nugroho yang menyeret sejumlah nama beken ke KPK. Belum lagi gubernur sebelum Gatot, Syamsul Arifin yang juga pernah menjadi pesakitan memakai rompi oranye KPK.

"Momentum Pilkada ini, ‎menjadi titik krusial bagi masyarakat dan pemerintah Provinsi Sumut, tidak jatuh memilih yang sama dan berujung kasus-kasus korupsi," katanya.

Disisi lain, ia mengatakan bukan Sumut saja. Tapi, Kota Medan indeks IPK dirilis oleh Transparansi‎ Internasional Indonesia, Kota Medan menjadi Kota Medan menjadi Kota terkorup diantara 12 kota terbesar di Indonesia.

"Kota terbaik itu, Jakarta Utara dan Kota terkorup itu dinilai adalah Kota Medan dengan indeks presepsi terendah diseluruh kota besar. Jadinya, perlunya pemimpin baik. Jadinya, tidak kembali pemimpin terkorupsi berulang," kata Donal.

Untuk di Sumut, ada dua Paslon yakni Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Donal mengimbau untuk selektif memilih kedua paslon itu, untuk memimpin Sumut lima tahun kedepan.

"Masyarakat Sumut sendiri bisa memilih dengan fortopolio anti korupsi. Dengan rekam jejak birokrasi pemberantas korupsi sebagai memimpin ‎untuk menghilangi presepsi daerah korupsi dari Pilkada Sumut ini," tandasnya.

Dalam diskusi juga hadiri sebagai pembicara Ansari Yamamah dari Cenderkiawan Muslim Sumatera Utara, Septian Fujiansyah, dari Advokat LBH Medan dan Ketua Umum HMI Badko Sumatera Utara, Mahmud Mulyadi ‎dari akademisi Universitas Sumatera Utara, selaku pakar pidana korupsi.