Logo JawaPos
Author avatar - Image
Kamis, 2 Agustus 2018 | 00.05 WIB

Soal Pelabuhan Kulon Progo, Menteri Susi: Ini Mau Diapain

PEMBANGUNAN: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) bersama  Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat Rapat Kerja Pengendalian Triwulan ke-2 Pemda DIJ di Hotel Inna Garuda Jogjakarta, Rabu (1/8). - Image

PEMBANGUNAN: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat Rapat Kerja Pengendalian Triwulan ke-2 Pemda DIJ di Hotel Inna Garuda Jogjakarta, Rabu (1/8).

JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluhkan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) yang tak kunjung selesai. Hal itu berakibat luas, dan menyebabkan tidak efektif dan efisiennya kegiatan para nelayan dalam mengeksplor produk perikanan.


"Sebetulnya sedih pembangunan pelabuhan di Kulon Progo tidak selesai-selesai. Seharusnya Sultan (Gubernur DIJ) minta rapat koordinasi khusus dengan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan kami, tentukan ini mau diapain," kata Susi dalam sambutannya di Rapat Kerja Pengendalian Triwulan ke-2 Pemda DIJ di Hotel Inna Garuda Jogjakarta, Rabu (1/8).


Pembangunan pelabuhan di selatan Jawa ini, diakuinya memang tidak murah. Karena gelombang lautnya yang sangat besar. "Jadi pembangunan pelabuhannya tidak bisa main-main atau hanya sekedar dermaga saja. Karena biasanya dermaga dalam 5 tahun sudah akan habis," katanya.


Untuk itulah, pembangunan pelabuhan ini harus ada tindakan aktif dari daerah yang berkoordinasi dengan pusat. Melakukan sinergitas, agar proyek tersebut bisa diselesaikan dengan baik.


"Persoalan di pantai selatan semuanya sama, keberadaan pelabuhan, tempat sandar dan landing. Menyebabkan tidak bisa efektif dan efisien untuk para nelayan melakukan kegiatan penangkapannya," katanya.


Antar departemen dan daerah, menurutnya juga harus ada sinergitas. Agar pelabuhan umum dan pelabuhan ikan tak lagi dipisah-pisah.


Sebab, dari pengalamannya, pelabuhan ikan yang dibangun dari departemennya tak bisa dimaksimalkan. Karena tidak adanya fasilitas pendukung lain, seperti jalan utama atau kebutuhan air.
Karena fasilitas pendukung itu sudah masuk dalam kategori program di Kementerian PUPR. Seperti contoh Pelabuhan Untia di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.


"Masyarakat belum bisa pindah ke situ karena air tidak ada, yang membangun fasilitas itu bukan kami juga. Kalau kami minta juga akan lama. Kemudian jalan, mobil mau lewat tidak bisa, bagaimana truk kontainer bisa lewat situ," ucapnya.


Terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIJ, Bayu Mukti Sasongko mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan kajian ulang dalam rencana dan potensi pelabuhan itu. "Hasilnya baru bisa diketahui tahun depan," katanya.


Kajian itu dibutuhkan untuk mengetahui kembali berapa nilai investasi yang diperlukan. Pihaknya juga meyakinkan, Pemda berkomitmen membangun fasilitas dan sarananya.

Editor: Sari Hardiyanto
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore