Jalan Lain Menghalau Resesi ala Surabaya

SURABAYA, sepertinya, kini berupaya mengubah arah pembangunan. Tak lagi gencar membangun infrastruktur sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Jangan heran bahwa proyek-proyek prestisius tak lagi terlihat di jalanan-jalanan Surabaya. Intinya sudah cukup membangun ”aksesori”.

Sejauh pengamatan, yang dibangun kini adalah ”manusianya”. Mungkin dalam anggapan Wali Kota Eri Cahyadi percuma saja sudah susah membangun sana-sini kalau kemudian warganya masih hidup miskin. Percuma juga kalau kemudian anak-anaknya tidak bisa sekolah tinggi. Percuma pula kalau kemudian masih ada kasus gizi buruk.

Anda tentu paham semua, pandemi Covid-19 membuat hidup sebagian warga Surabaya jatuh. Yang dulu kerja dan hidup mapan tiba-tiba miskin karena PHK. Yang dulu punya usaha tiba-tiba gulung tikar. Mereka tiba-tiba butuh uluran tangan. Mereka butuh kehadiran pemerintah yang telah dipilih.

Yang dilakukan Eri unik. Pemkot tidak lantas menggelontorkan banyak bantuan keuangan. Bisa jadi itu karena semuanya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Eri memilih jalan lain dengan mengamati ”modal” yang dimiliki warga Surabaya. Dia memahami semangat hidup warga Surabaya yang pantang menyerah dan ogah berpangku tangan. Semangat partisipasinya begitu tinggi. Semangat itu tidak boleh kemudian tiba-tiba lenyap karena banyaknya bantuan keuangan. Modal semangat itu harus tetap berkobar-kobar sampai kapan pun.

Maka dibuatlah e-Peken. Ini semacam marketplace bagi warga kampung Surabaya. Mereka dirayu untuk berdagang dengan cara baru.

Yang bergabung adalah toko-toko kelontong di sudut-sudut permukiman padat penduduk. Bu Suryati, Bu Warsiti, Ning Sukiyah, Mbak Farida, dan emak-emak lainnya dipaksa untuk mengikuti ekonomi era 4.0. Toko-toko yang modalnya cekak itu diyakinkan bahwa ia bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak dari biasanya. Jalannya adalah memanfaatkan teknologi informasi.

Kini jadilah marketplace ala kampung itu hidup. Saban hari ada perputaran uang Rp 35 miliar. Toko-toko yang dulu hanya beromzet Rp 300 ribu tiba-tiba membengkak berkali-kali lipat. Di Kelurahan Mojo salah satunya. Toko kelontong seorang ibu di sana omzetnya mencapai Rp 50 juta sebulan.

Di toko kelontong itu yang belanja tentu bukan lagi para tetangga kanan-kiri. Bukan lagi ibu-ibu berdaster yang masih menyempatkan ngerumpi setelah membeli telur dan kecap. Pembelinya adalah siapa saja yang mau mengakses marketplace tadi. Di awal-awal, Eri mewajibkan para aparatur sipil negara untuk belanja di sana. Perlahan terus berkembang hingga warga pada umumnya ikut-ikutan.

Bahkan, kini untuk menggelar rapat-rapat di kantor-kantor dinas, sajian nasi kotak dibeli dari marketplace. Lewat cara ini, warung-warung makan bisa bangkit. Tentu, Anda bisa bayangkan berapa banyak kebutuhan rapat di birokrasi?

Ada cara lain lagi. Di kampung-kampung itu, para penganggur dicari-cari. Mereka kemudian diberi pelatihan pertukangan. ”Kuliahnya” dilakukan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Setelah lulus, mereka punya kebanggaan, menjadi tukang bersertifikat.

Mungkin Eri tahu bahwa mencari tukang bangunan bukan hal mudah. Bahkan, untuk sekadar merenovasi rumah harus rela menunggu berbulan-bulan lamanya. Karena itu, kebutuhan tukang harus dicukupi. Akan lebih baik tukang-tukang itu tak perlu ”mengimpor” dari Trenggalek, Ponorogo, ataupun Pacitan. Biarlah rumah-rumah itu diperbaiki para tetangga sendiri.

Tak cukup itu, ibu-ibu pengajian di kampung-kampung juga dilibatkan. Mereka dilatih menjahit seragam. Lalu, hasilnya dibeli koperasi. Seragam-seragam tadi kemudian dipasok ke sekolah-sekolah secara gratis. Eri ingin siswa di sekolah-sekolah Surabaya bisa belajar dengan senang tanpa pusing memikirkan seragamnya yang sobek.

Lalu, bagaimana yang usaha besar? Tidak didiamkan. Perizinan dipermudah. Hotline perizinan dibikin. Bila ada pengusaha yang merasa dipersulit atau kena pungli, silakan lapor. Tindakan akan diberikan seketika itu juga.

Perlahan ekonomi berputar. Warga bisa berbelanja lagi. Pertumbuhan ekonomi sudah di atas rata-rata nasional, yakni 7,17 persen.

Setidaknya ketika resesi ekonomi melanda, warga sudah punya fondasi kuat. Bukankah mereka sudah terlatih menghadapi kesulitan yang lebih berat, pandemi Covid-19.

Semoga apa yang diusahakan bisa konsisten. (*)