Klarifikasi sesudah Kontroversi

ADA kebiasaan buruk dalam komunikasi politik Indonesia yang menjadi salah satu penyebab utama kegaduhan politik tak berkesudahan. Yakni, minimnya klarifikasi sesudah terjadi kontroversi. Kisruh politik yang begitu hebat tiba-tiba saja diredam tanpa jelas penyelesaiannya seperti apa.

Yang terbaru adalah kontroversi pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo soal pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi di luar TNI. Pernyataan yang disampaikan dalam silaturahmi dengan para purnawirawan itu sangat keras. Di tengah merebaknya isu soal PKI, Gatot menyatakan pembelian itu berdasar informasi valid intelijen. Gatot juga mengatakan tak segan menyerbu institusi tersebut. Tak pelak, pernyataan itu langsung membuat kontroversi merebak.

Celakanya, terjadi pembelahan di masyarakat. Dan untuk kali kesekian, elite kita gagal memberikan klarifikasi. Presiden Jokowi menyatakan masalah itu sudah klir pasca pertemuan dengan Gatot pada Selasa malam lalu (26/9). Namun, tak dijelaskan klirnya di mana.

Begitu pula dengan Gatot. Dia menyatakan bahwa pernyataan itu seribu persen memang berasal darinya. Namun, karena merasa tak melakukan rilis, dia menolak menjelaskan. Menko Polhukam Wiranto sendiri sempat memberikan klarifikasi. Bahwa yang benar hanya 500 dan yang membeli BIN. Tapi, ketika dikonfirmasi, panglima malah balik nyuruh tanya ke Wiranto.

Ini tentu saja bentuk komunikasi politik yang buruk. Sebab, pernyataan panglima TNI itu bukan hal yang main-main. Publik harus bisa terjelaskan dengan baik maksud pernyataannya tersebut. Apakah pembelian 5.000 senjata itu untuk makar atau untuk tujuan yang lain? Apalagi kaitannya dengan isu lama soal PKI masih berembus kencang.

Sejumlah spekulasi pun beredar. Mulai dari yang membaca panglima TNI melakukan manuver politik hingga soal isu-isu sensitif lainnya.

Selain itu, masyarakat sekarang juga bukan masyarakat bodoh yang kemudian disebutkan bahwa satu masalah klir. Tanpa dijelaskan klirnya di mana. Saat ini zaman media sosial. Di mana masyarakat bebas mengutarakan spekulasinya (belum ditambah lagi buzzer-buzzer politik). Sehingga, kontroversi di masyarakat pun tak akan reda.

Untuk itu, elite politik sebaiknya membangun kultur klarifikasi yang jernih sesudah kontroversi. Sebab, jika dibiarkan seperti ini, potensi konflik akan menjadi seperti api dalam sekam. Maka, sebaiknya perlu ada klarifikasi resmi yang menjelaskan soal 5.000 pucuk senjata dan masalah-masalah lainnya. Sehingga, masyarakat tak menjadi seperti jerami kering yang mudah dibakar. Ingat, hoax dan kontroversi yang tak diselesaikan sejak dulu adalah sumber kerusuhan masal.