Defisit Negarawan

DARI hari ke hari menjelang hari pencoblosan 19 April, eskalasi ketegangan di pilgub DKI Jakarta makin mencemaskan. Tiap hari ada saja ’’kayu bakar’’ baru. Video kampanye yang baru diluncurkan turut mempertajam pertentangan anak bangsa. Menambah tensi ketegangan yang sudah tinggi.

Berbeda dengan pilkada yang sudah-sudah, termasuk pilgub DKI sebelumnya, kali ini sangat kentara absennya negarawan. Sekalipun keras, dalam pilgub DKI sebelumnya tak terlihat ada pertarungan habis-habisan seperti ini. Pimpinan negara dan aparat menunjukkan sikap menjaga jarak.

Jelas terlihat kali ini, mereka yang semestinya kukuh menjaga kepentingan bangsa malah seperti turut larut orgi pertentangan ini. Bila punya perangkat dan aparat, dengan mudah mereka melakukan manuver demi pihak yang didukung. Tak beda dengan tim sukses. Meski diputar-putar dengan argumen yang tampak sah, akal waras tak gampang dibodohi.

Tak selayaknya sebuah pilgub, bahkan pilpres sekalipun, jadi arena pertarungan habis-habisan. Bahkan, saling menuduh dengan mengobral ’’mantra” Pancasila dan NKRI. Padahal, pihak yang bertentangan –sedikit atau banyak– punya andil dalam menjaga kebangsaan kita. Tidak layak bila satu pihak merasa lebih Pancasilais ketimbang yang lain. Pancasila tak layak jadi pentungan pemukul, tapi justru pengikat kebangsaan. Semua sila-sila dalam Pancasila perlu dijaga, tak hanya persatuan, tapi juga ketuhanan.

Sedih rasanya keributan dan adu mulut politik di Jakarta ini menjadi demam yang menjalar ke seluruh negeri. Menguji ketangguhan imunitas kebangsaan kita. Apalagi, negarawan yang biasanya jadi penenang dan penjaga harapan kini benar-benar absen. Para tokoh terpandang, yang seharusnya menjadi negarawan, kini terlihat ikut sibuk berhitung kalah menang. Dan tentunya mereka ingin tokoh yang dijagokan menang. Seakan tak peduli menggadaikan kekuasaan dan rasa malu.

Seakan di mana-mana hanya kita lihat zoon politicon, makhluk politik, pemburu kenikmatan kepentingan jangka pendek. Entah itu keberlanjutan kekuasaan politik atau akses kue besar ekonomi. Tak peduli apa yang terjadi setelah 19 April, segala cara dan kuasa digunakan untuk memenangkan jagonya. Makin keruhlah pusaran perpolitikan, yang di sana-sini secara kelembagaan terkesan dikuasai ’’bad guys” secara perilaku maupun rekam jejak.

Sayang sekali, perpolitikan di Jakarta zaman ini tak bisa jadi contoh peradaban politik yang elegan. Karena itulah, agar tetap waras, mari jaga akal sehat. Mari memulai sikap kenegarawanan dari diri sendiri. (*)