JawaPos.com - Kabar baik bagi Anda yang berencana mengadu nasib di Ibu Kota usai Lebaran 2026. Pemprov DKI Jakarta secara resmi meniadakan operasi yustisi bagi para pendatang baru.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, Jakarta tetap menjadi kota yang inklusif dan terbuka bagi seluruh warga Indonesia. Kebijakan ini diambil untuk menjaga kenyamanan masyarakat yang baru saja kembali dari arus balik mudik.

"Salah satu hal yang kami putuskan, kami tidak akan mengadakan Operasi Yustisi," ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/3).

Langkah meniadakan razia KTP atau screening administrasi ini bukan tanpa alasan. Pramono menilai Jakarta adalah rumah bagi siapa saja yang ingin mencari penghidupan lebih baik.

Pemprov DKI ingin memastikan iklim kota tetap kondusif tanpa ada rasa takut akan razia bagi warga daerah yang baru tiba.

"Jakarta tetap akan terbuka bagi siapa pun. Sehingga saya tidak akan memerintahkan untuk mengadaan yustisi ataupun screening untuk itu," ujarnya kembali menegaskan.

Fokus Pelayanan, Bukan Razia

Dibandingkan mengejar administrasi di pintu masuk kota, Pemprov DKI saat ini lebih memilih fokus pada pengelolaan kota dan peningkatan pelayanan publik.

Meski tidak ada operasi yustisi, pemerintah berharap para pendatang tetap sadar diri untuk tertib administrasi secara mandiri dan menjaga ketertiban di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Penting: Bekali Diri dengan Skill Sebelum Merantau

Walaupun pintu Jakarta terbuka lebar, Pramono memberikan catatan penting bagi para calon perantau. Mengingat persaingan kerja yang semakin ketat, ia meminta pendatang tidak datang dengan tangan kosong.

Keterampilan dan keahlian menjadi modal utama agar tidak tergerus kerasnya persaingan di Ibu Kota.

"Ruang untuk bekerja di Jakarta juga terbuka. Tetapi memang dalam kondisi dunia yang seperti sekarang ini menurut saya, kita harus penuh kehati-hatian," tuturnya.

Pramono mengimbau agar seluruh warga, baik lama maupun baru, selalu mematuhi aturan yang berlaku demi kenyamanan bersama di Jakarta.