Uji Komisioning RDF Rorotan Dihentikan Kembali, Warga Menangis Minta Ditutup

JawaPos.com - Gubernur DKI Pramono Anung kembali memutuskan untuk menghentikan sementara uji komisioning (commissioning test) Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara. Langkah itu diambil Pramono menyusul protes warga yang mengeluhkan bau menyengat hingga berdampak pada kesehatan terhadap warga sekitar RDF Rorotan itu.

‘’Sementara ini saya minta untuk di-stop. Mudah-mudahan ini akan bisa mengatasi persoalan transportasi sampah yang ada di Rorotan ini,’’ terang Pramono di Taman Roci (Rorotan–Cilincing) di Kelurahan Rorotan, Jakarta Utara. Lokasi taman itu tidak terlalu jauh dari RDF Rorotan.

Setelah menyampaikan itu, warga Jakarta Garden City (JGC) langsung menanyakan Pramono sampai kapan memberhentikan uji coba tersebut. Sebab, mereka sangat terganggu dengan bau sampah RDF Rorotan tersebut.

‘’Sampai kapan di-stop pak? Kemarin soalnya masih sangat bau pak,’’ katanya Nadine, 36, warga JGC kepada Pramono. 

Nadine bahkan sampai menangis menjelaskan dampak keberadaan RDF Rorotan itu di sekitar lingkungan mereka. Mulai dari sakit mata, demam, batuk, hingga ISPA. ‘’Kita banyak yang sakit pak, mental kita juga sakit pak. Berobat juga kita pakai biaya sendiri pak,’’ ujarnya kepada Pramono sambil menangis.

Dia pun menyampaikan keinginannya dengan warga di sana, agar RDF Rorotan itu segera ditutup dan diusut tuntas terkait ada tidaknya korupsi atas proyek tersebut. ‘’Pokoknya, kami semua minta RDF itu ditutup walaupun itu bukan program pak gubernur. Kami kan nggak menyerang personal pak gubernur,’’ imbuhnya.

Atas usulan itu, Pramono langsung menolaknya. Menurutnya, penutupan proyek RDF Rorotan itu bukan solusi terbaik. ‘’Jadi, RDF ini terus terang kan dibangun bukan era saya. Biayanya cukup tinggi. Kalau kemudian saya tutup, ini problemnya lebih rumit lagi, enggak mungkin,’’ terangnya.

Namun, dia menyebutkan, selama pemberhentian sementara itu, semunya akan diperbaiki. Utamanya, permasalahan air lindi yang tumpah saat sampah warga Jakarta diangkut ke sana untuk diolah. 

‘’Sekarang ini, begitu angkutan dilakukan, ada air lindinya jatuh, netes-netes, inilah yang kemudian menyebabkan protes masyarakat. Sedangkan RDF Rorotan sendiri sudah berulang kali dilakukan commissioning sampai dengan 200, 300, 500 (ton) sampah per hari, itu relatif tidak masalah,’’ katanya. Memang, RDF Rorotan itu digadang-gadang bisa mengolah sampai 2.500 ton per hari. Adapun perbaikan transportasi yang dimaksudnya dengan pengadaan truk sampah baru. Sayangnya, dia tidak merincikan jumlahnya.

Sementara untuk warga yang sakit, Pramono tidak menampiknya. Namun, dia menegaskan, warga sakit dampak keberadaan RDF tersebut akan ditanggung Pemprov DKI.

‘’Kalau ada biaya, itu sebenarnya Pemerintah DKI Jakarta bisa bertanggung jawab,’’ katanya.

Sebagai informasi, RDF Rorotan itu dibangun pada 2024 dan ditargetkan mulai operasi Januari 2025. Namun, hingga saat ini, proyek RDF itu belum juga diresmikan. Kebijakan pemberhentian sementara juga pernah dilakukan Pramono pada 2025 lalu karena hal yang sama, penolakan warga sekitar. Dana pembangunan RDF Rorotan itu juga sangat besar, mencapai Rp 1,3 triliun dari APBD DKI.