JawaPos.com - Rencana relokasi warga Kampung Bilik di Kalideres, Jakarta Barat, kini memasuki babak baru. Pemerintah Kota Jakarta Barat memutuskan untuk memajukan jadwal pemindahan warga lebih awal dari target semula yang direncanakan setelah Idulfitri.

Langkah percepatan ini diambil agar warga terdampak bisa segera menempati hunian yang lebih layak. Relokasi ini menyasar warga yang selama ini tinggal di atas lahan milik Pemprov DKI Jakarta yang akan segera difungsikan sebagai TPU Pegadungan.

Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah menjelaskan, proses pemindahan akan dibagi menjadi dua kategori utama, yakni warga ber-KTP DKI Jakarta dan warga ber-KTP luar daerah. Saat ini, pendataan intensif terus dilakukan untuk memastikan semua warga terakomodasi sesuai prosedur.

"Untuk yang ber-KTP DKI, kita akan data kembali. Kemarin kita sudah data berapa banyak anak-anak, berapa banyak lansia, ada juga yang kemarin yang sakit jiwa," ujar Iin, Rabu (14/1).

Khusus untuk warga yang mengalami gangguan jiwa (ODGJ) dan tidak memiliki keluarga, Pemkot telah mengambil langkah cepat dengan menempatkan mereka di panti sosial milik pemerintah.

Kabar baik bagi 21 warga ber-KTP Jakarta yang sudah menyatakan kesepakatannya untuk pindah. Mereka dijadwalkan akan direlokasi ke rumah susun (rusun) sebelum memasuki bulan suci Ramadan tahun ini.

Dua lokasi yang telah disiapkan adalah Rusun Pesakih dan Rusun Tegal Alur. Wali Kota Iin memastikan unit yang akan ditempati warga harus dalam kondisi siap huni dan layak.

"Kemudian yang kedua, yang terkait dengan ber-KTP DKI, ada 21 orang yang sudah siap akan kita relokasi di awal sebelum bulan Ramadan," kata Iin.

Ia juga mengaku telah menginstruksikan pengelola rusun untuk segera memperbaiki fasilitas yang kurang maksimal. "Kepala UPT Rusun akan melaksanakan tindak lanjuti beberapa poin-poin yang kami lakukan kemarin ada evaluasi," tegasnya.

Total 127 Keluarga Terdampak

Berdasarkan data dari Kelurahan Kamal, tercatat ada 127 bangunan atau kepala keluarga (KK) yang terdampak proyek perluasan pemakaman ini. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau sekitar 113 KK adalah penduduk asli Jakarta.

Lurah Kamal Edy Sukarya menegaskan, seluruh bangunan tersebut berdiri di atas aset pemerintah. "Terdapat 127 bangunan atau kepala keluarga yang menempati lokasi. Dari jumlah itu, kurang lebih 113 KK berpenduduk DKI Jakarta," jelas Edy.

Meskipun rusun diprioritaskan bagi pemegang KTP Jakarta, pemerintah berjanji akan mengawal proses ini agar berjalan transparan tanpa ada pihak yang memanfaatkan situasi.

Atasi Krisis Lahan Makam Jakarta Barat

Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat Dirja Kusumah menegaskan pentingnya alih fungsi lahan ini. Menurutnya, Jakarta Barat tengah menghadapi krisis lahan pemakaman yang cukup serius.