Logo JawaPos
Author avatar - Image
Kamis, 2 Oktober 2025 | 16.41 WIB

Sindir Pengusaha Tambang Parung Panjang, KDM Singgung Pola Lama Benturkan Rakyat dengan Rakyat

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyapa warga pada acara Abdi Nagri Ngangjang Ka Warga Edisi 15 di Lapangan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (12/7/2025). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyapa warga pada acara Abdi Nagri Ngangjang Ka Warga Edisi 15 di Lapangan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (12/7/2025). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM tidak akan mundur sejengkal pun untuk tetap menerapkan pemberhentian sementara aktivitas pertambangan di wilayah Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang.

Pemberhentian sementara aktivitas perusahaan-perusahaan tambang akan dilakukan sampai dengan para pengusaha menyatakan komitmen mereka untuk patuh dan taat pada aturan yang telah ditetapkan, dengan mengacu pada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat tertanggal 19 September 2025.

Merespons aksi demonstrasi yang digelar para sopir truk tambang di daerah Cigudeg beberapa hari lalu, Dedi Mulyadi memberikan sentilan seolah ditujukan kepada para pengusaha tambang dengan menggunakan pola lama yaitu membenturkan rakyat dengan rakyat.

"Biasa, giliran ada kebijakan gubernur yang mengembalikan kembali ketenangan hidup warga agar menikmati hidup dengan baik terbebas dari debu, terbebas dari kebisingan, terhindar dari berbagai kecelakaan yang ditimbulkan karena angkutan yang besar. Yang maju paling depan adalah rakyat yang paling bawah berhadapan dengan rakyat yang paling bawah," kata Dedi Mulyadi.

Pria yang kerap disapa KDM menegaskan bahwa dirinya selaku Gubernur Jawa Barat tidak akan membiarkan terjadi benturan sosial antara rakyat kecil dengan rakyat kecil akibat tambang di Parung Panjang.

"Untuk itu, tak mesti saling berhadapan. Gubernur bertanggung jawab atas berbagai kebijakan. Karena saya meyakini kebijakan itu bukan untuk satu kepentingan, tapi untuk semua kepentingan. Setiap kebijakan pasti tidak menyenangkan semua pihak, pasti ada yang merasa kecewa. Dan saya harus memilih diantara itu," tegasnya.

Dedi Mulyadi memahami kegelisahan para sopir truk tambang tidak mendapatkan penghasilan selama pemberhentian sementara aktivitas pertambangan. Namun, mereka harus sadar bahwa aktivitas pertambangan ini telah melahirkan keuntungan yang sangat besar bagi para pengusaha tambang dan rela mengorbankan kepentingan masyarakat secara umum.

"Harus diingat bahwa tambang itu sudah beroperasi sangat lama, sudah melahirkan banyak sekali orang kaya, telah melahirkan properti-properti mewah di berbagai tempat, pasti sudah banyak keuntungan yang diraih," katanya.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore