Menuju Kota Global, Pramono Anung Genjot Akses Air Bersih Jakarta Capai 100 Persen

JawaPos.com - Dalam upaya menjadi salah satu dari Top 50 Global City, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berbenah di sektor tata kelola air. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, pengelolaan air berkelanjutan menjadi kunci agar ibu kota mampu bersaing dengan kota-kota besar dunia.

Hal itu disampaikan Pramono saat menjadi keynote speaker dalam seminar nasional bertajuk "Water Governance Toward Global Cities" yang digelar bersama Universitas Pertahanan (Unhan) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (30/9).

Menurut Pramono, pengelolaan air di Jakarta harus selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) nomor enam, yaitu Air Bersih dan Sanitasi Layak.

"Saat ini, cakupan air bersih baru mencapai 74,24 persen. Mudah-mudahan tahun depan bisa naik menjadi 85 persen, dan pada akhir 2029 saya sudah menyampaikan kepada Dirut PAM Jaya agar cakupan bisa 100 persen," ujarnya.

Ia menegaskan, target 100 persen menjadi langkah penting menuju Jakarta yang tangguh dan berkelanjutan, terutama untuk menjamin akses air bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ketergantungan Air dari Luar Masih Tinggi

Gubernur Pramono mengakui ketergantungan Jakarta terhadap pasokan air baku dari luar wilayah masih sangat besar, mencapai 86,9 persen. Air tersebut diolah melalui instalasi pengolahan air (IPA) dengan kapasitas 21.000 liter per detik.

Untuk mengatasi ini, Pemprov DKI sedang menyiapkan sejumlah proyek strategis percepatan akses air perpipaan. 

Di antaranya SPAM Karian–Serpong yang akan menambah cakupan sekitar 10 persen atau 212.000 sambungan rumah; SPAM Jatiluhur I yang menambah 13 persen atau setara 300.000 sambungan rumah; serta SPAM Buaran II yang memperluas layanan 8,8 persen atau sekitar 250.000 sambungan rumah.

Hingga kini, sudah ada tujuh lokasi jaringan perpipaan baru yang selesai dibangun, di antaranya Duri Kosambi, Taman Sari, dan Cilincing. Pramono optimistis cakupan air bersih mencapai 100 persen pada 2029.

"Termasuk untuk warga tidak mampu di Jakarta Utara, salah satunya di Cilincing. Menurut saya, Cilincing harus menjadi prioritas perhatian," tegasnya.

Atasi Penurunan Tanah, Pemprov Tetapkan Zona Bebas Air Tanah

Selain memperluas jaringan air bersih, Pemprov DKI juga menyoroti masalah penurunan permukaan tanah akibat penggunaan air tanah berlebih.

Melalui Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021, Jakarta telah menetapkan Zona Bebas Air Tanah (ZOBAT). Kebijakan ini melarang pengambilan air tanah di wilayah yang sudah terlayani jaringan perpipaan, khususnya di kawasan strategis seperti SCBD, Sudirman, Mega Kuningan, Kawasan Industri Pulogadung, serta 12 ruas jalan utama.

"Di kawasan tersebut tidak boleh lagi menggunakan air tanah, karena sudah ada Pergub yang mengatur. Kami juga memastikan program-program yang menyentuh masyarakat tetap berjalan, misalnya pembangunan IPA Buaran III yang juga akan menyuplai Kota Bekasi, serta pembangunan reservoir komunal di Tambora, Gandaria Utara, dan wilayah lainnya," ungkapnya.