Soal Penyesuaian Besaran Tunjangan Perumahan, DPRD DKI Jakarta Bakal Konsultasi ke Kemendagri

JawaPos.com - Besaran tunjangan perumahan bagi para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jakarta menjadi sorotan publik beberapa waktu belakangan. Pasalnya, tunjangan perumahan yang diterima mereka setiap bulannya mencapai lebih dari Rp 70 juta.

Sekretaris DPRD Provinsi Jakarta Augustinus mengatakan, penyesuaian besaran tunjangan perumahan itu bakal dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pasalnya, terdapat sejumlah regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD.

"Pak Ketua kita selaku anggota Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) mau audiensi ke Pak Menteri (Dalam Negeri), bersama Ketua ADPSI. Saya belum tahu jadwalnya," kata Augustinus, Jumat (12/9).

Menurut Augustinus, penyesuaian besaran tunjangan perumahan itu nantinya tidak hanya dilakukan untuk DPRD Provinsi Jakarta. Pasalnya, setiap anggota dan pimpinan DPRD tingkat provinsi menerima tunjangan perumahan setiap bulannya. 

Bahkan, ia menilai, besaran tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jakarta bukan yang paling tinggi di Indonesia.

Besaran tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) disebut berada di atas nilai yang diterima para wakil rakyat di Jakarta.

"Yang tertinggi itu kan bukan di DKI, tertinggi itu kan pertama di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu sampai 79 juta, kita 78 juta," ujar dia.

Karena itu, ADPSI berencana melakukan audiensi dengan Mendagri soal besaran tunjangan perumahan. Dengan begitu, regulasi yang nantinya dibuat dapat diberlakukan secara nasional.

Aga mengatakan, penurunan besaran tunjangan perumahan tidak bisa dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Pasalnya, menurut dia, terdapat regulasi yang mengikat soal pemberian tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD.

"Karena kan selama ini tunjangan perumahan aturannya sudah ada," imbuhnya.