Usulan RAPBD DKI Jakarta Tahun 2026 Tembus Rp 95 Triliun, Pendapatan Daerah Diproyeksi Rp 85 Triliun

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD DKI Jakarta pada Kamis (4/9). Nilainya mencapai Rp 95,35 triliun.

Raperda itu diserahkan melalui forum rapat paripurna untuk segera dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif.

Pramono menyebutkan, total rancangan APBD DKI tahun 2026 diusulkan mencapai Rp 95,35 triliun. Angka itu naik 3,8 persen dibandingkan perubahan APBD 2025 yang sebesar Rp 91,86 triliun. 

''Pendapatan daerah pada APBD tahun depan diproyeksikan mencapai Rp 85,47 triliun, meningkat 1,21 persen dari perubahan APBD 2025 sebesar Rp 84,45 triliun,'' terang Pramono.

Menurut Pramono, pendapatan daerah itu akan ditopang oleh tiga sumber utama. Yakni, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 56,76 triliun, pendapatan transfer Rp 26,13 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 2,57 triliun.

''Untuk PAD itu, utamanya diharapkan dari pajak daerah sebesar Rp 49,39 triliun dan retribusi daerah Rp 1,84 triliun,'' kata Pram. Sebagai informasi, pada tahun 2025, target penerimaan dari pajak Jakarta sebesar Rp 48 triliun dan retribusi Rp 541 miliar.

Sementara sisa PAD lainnya pada 2026 itu berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 876,02 miliar dan Lain-lain PAD yang Sah Rp 4,64 triliun.

Kemudian, belanja daerah dirancang dalam APBD 2026 sebesar Rp 88,35 triliun, naik 2,77 persen dibandingkan dengan perubahan APBD 2025 angkanya sebesar Rp 85,97 triliun.

Belanja tersebut mencakup empat kategori besar. Yakni Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, alokasi anggaran tahun 2026 akan difokuskan pada penyelesaian masalah-masalah kota.

Khususnya peningkatan kualitas pelayanan dasar, kontinuitas pelaksanaan program quickwins 100 hari gubernur dan wakil gubernur, penyelesaian infrastruktur fundamental, serta mendukung Jakarta sebagai kota bisnis bertaraf global.

''Kami juga memberikan prioritas terhadap program-program strategis. Seperti penanganan stunting, subsidi pangan, urban farming, pengelolaan sampah, dan promosi investasi hingga standarisasi proses perizinan,'' jelas Pramono.

Untuk mendukung program dalam APBD tersebut, pembiayaan daerah juga disiapkan secara komprehensif. 

Pemprov menargetkan penerimaan pembiayaan tahun 2026 mencapai Rp 9,87 triliun. Berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya sebesar Rp 5,05 triliun dan pinjaman daerah sebesar Rp 4,82 triliun.