Tanggapan Pramono Anung Pasca Kondisi Unjuk Rasa Memanas di Jakarta

JawaPos.com – Aksi unjuk rasa masih berlanjut di beberapa titik di Jakarta hingga kemarin (29/8). Atas kondisi itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau kepada seluruh warga ibu kota untuk menjaga kondusifitas dan keamanan wilayah. Terlebih, sejumlah aksi unjuk rasa sempat dalam beberapa hari terakhir sempat memanas.

''Jakarta dalam kondisi aman, nyaman. Dan inilah yang harus dijaga bersama-sama. Memang, ada beberapa titik tadi pagi yang perlu mendapatkan perhatian. Ada aktivitas yang perlu segera untuk diredam. Dan secara khusus Pemprov DKI berkoordinasi dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), terutama kepolisian dan juga TNI untuk menjaga itu,'' ujar Pram saat ditanyakan kondisi terkini Jakarta pada Jumat (29/8) siang.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menyebutkan, menjaga keamanan Jakarta menjadi hal yang sangat penting saat ini. Oleh karena itu, di internal Balai Kota, Pram juga mengaku sudah memerintahkan jajarannya untuk selalu siaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, dengan adanya aktivitas yang sempat memanas di beberapa titik, Pram tidak menampik ada beberapa sekolah yang diliburkan. Namun demikian, dia menyebutkan hampir semua sekolah di Jakarta berjalan normal.

''Beberapa sekolah ada permintaan untuk libur, dan saya sudah berkoordinasi dengan kepala dinas terkait hal itu. Tetapi kalau tidak ada permintaan sekolahnya, bisa berjalan dengan biasa,'' imbuhnya.

Selain melonggarkan aktivitas kegiatan belajar mengajar di beberapa titik, juga memberikan opsi bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara (ASN), yang bertempat di sekitar lokasi atau yang terdampak pelaksanaan aksi unjuk rasa. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI sudah menerbitkan surat edaran (SE) Nomor e-0021/SE/2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Dari Rumah (WFH) Pada 29 Agustus 2025.

''Kalau ada usulan WFH, kami beri persetujuan. Tapi secara umum aktivitas di beberapa wilayah seperti Marunda dan Rorotan sudah cukup kondusif. Mudah-mudahan apa yang menjadi pandangan saya, masyarakatnya sekarang adem ayem, mudah-mudahan ini juga menular ke mana-mana,'' katanya.

Terkait adanya isu pencabutan KJP Plus terhadap pelajar yang terlibat dalam aksi unjuk rasa, Pram dengan tegas membantahnya.

''Urusan KJP itu, sepenuhnya menjadi kewenangan Pemprov DKI. Dan dalam hal ini, tidak ada keinginan kami untuk mencabut KJP,'' ujarnya.(rya/)