Timses Pramono - Rano, Prasetyo Edi Pimpin Dewan Pengawas PAM Jaya, Ini Target yang Dikejar

JawaPos.com - Ketua Harian Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Prasetyo Edi Marsudi, diangkat menjadi Ketua Dewan Pengawas Perumda PAM Jaya pada Selasa (5/8).

Pria yang akrab disapa Om P itu mengaku tak mau sekadar duduk di kursi pengawas. Ia menegaskan akan langsung turun tangan memastikan target 100 persen cakupan layanan air minum di Jakarta tercapai pada 2030.

"Semuanya agar pemerintah dapat memberikan pelayanan maksimal dan optimal. Memastikan air bersih untuk seluruh warga Jakarta. Menyediakan akses air bersih yang merata, terjangkau, dan berkelanjutan," ujarnya, Selasa (5/8).

Mantan Ketua DPRD DKI Jakarta dua periode itu juga menegaskan komitmennya terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG). GCG yang dimaksud mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

"Saya akan memberikan pendampingan dan masukan agar seluruh aktivitas bisnis PAM Jaya berlangsung secara transparan dan akuntabel," kata Pras.

Pras juga mengungkapkan, saat menjadi pimpinan DPRD DKI, dirinya turut mengantarkan PAM Jaya untuk keluar dari belenggu swastanisasi air atau kerja sama swasta dan resmi mengelola penuh layanan perpipaan air per 1 Februari 2023.

"Alhamdulillah sebelum saya menuntaskan amanat saya sebagai Ketua DPRD Jakarta bisa melepaskan Perumda PAM Jaya menjadi mandiri," ungkapnya.

Pras menambahkan bahwa dalam 25 tahun terakhir, PAM Jaya bermitra dengan dua perusahaan swasta, Aetra dan Palyja, yang kerap menimbulkan disrupsi layanan.

"Saya kalau kerja fokus. Saya akan tuntaskan semua. Alhamdulillah tuntas," tegasnya.

Diketahui, perumda PAM Jaya membukukan kinerja yang positif pada tahun 2024. Pemcapaian penyediaan air mencapai 99,71 persen dari target 2024, penjualan 99, 8 persen dan cakupan 100,4 persen.

Dividen yang disetorkan sebesar Rp 62,3 miliar, pajak daerah Rp 16,6 miliar, dan pajak pusat Rp 133,8 miliar, menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. 

Mendagri Tito Karnavian Soroti BUMD Rugi Triliunan, Banyak Diisi Timses Tak Profesional

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya mengungkapkan persoalan serius yang menjerat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sejumlah wilayah. Salah satu yang di soroti ialah banyaknya jabatan penting diisi oleh tim sukses kepala daerah.

"Di antaranya (permasalahan) yang paling pertama nggak profesional. Ya, kadang-kadang banyak yang di BUMD dari tim sukses. Ya, boleh juga asal profesional. Tapi kalau nggak profesional, jadi beban, baik direksi maupun komisaris ataupun pegawai," ujar Tito usai rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/7).

Dalam rapat tersebut, Tito menyebutkan total terdapat 1.091 BUMD di Indonesia dengan kepemilikan aset sekitar Rp 1.240 triliun. Namun, 300 BUMD diantaranya mengalami kerugian dengan total nilai mencapai Rp 5,5 triliun. 

"Jumlah asetnya adalah Rp 1.240 triliun lebih kurang, labanya Rp 29,6 triliun, jumlah yang rugi totalnya Rp 5,5 triliun, laba bersih setelah dikurangi yang lain-lain adalah Rp 24,1 triliun dan dividen keuntungan bunga sebanyak Rp 13,02 triliun," kata Tito.