Tidak Lagi Berstatus Ibu Kota, Tantangan Jakarta Selanjutnya Masuk 50 Besar Kota Global

JawaPos.com - Jakarta tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara. Status itu resmi ditanggalkan setelah Presiden Prabowo Subianto meneken perubahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Seiring dengan itu, dalam hitungan bulan Jakarta juga akan mengalami transisi kepemimpinan gubernur yang baru.

Pengamat Perkotaan Universtias Trisakti Nirwono Joga menuturkan, Jakarta selanjutnya mesti menjadi kota yang naik tingkat menjadi kota global setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.

"Selepas status ibu kota, tugas gubernur dan wagub adalah membawa Jakarta menjadi kota global kelas dunia," ujar Nirwono Joga saat dihubungi JawaPos.com, Senin (16/12).

Saat ini, Indeks Kota Global tahun 2023 masih mencatatkan peringkat Jakarta masih berada di posisi 74 dari 156 kota global dunia. "Maka targetnya adalah membawa Jakarta naik peringkat minimal masuk 50 besar pada 2029 dan target ambisius 20 besar dunia pada 2045," tuturnya.

Untuk mencapai itu, Nirwono berharap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2029 hingga APBD harus mendukung ke arah itu.

"Di mana ada lima kriteria, yakni aktivitas bisnis, kualitas Sumber Daya Manusia, pertukaran informasi, pengalaman budaya, dan interaksi/dukungan politik yang harus menjadi perhatian pemda DK Jakarta ke depan," paparnya.

Terakhir, akademisi Universitas Trisakti itu berpesan agar Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih tetap fokus menuntaskan persoalan banjir dan krisis air bersih.

"Serta persoalan kemacetan lalu lintas dan polusi udara secara signifikan pada 5 tahun ke depan," pungkas Nirwono.