Anies Diminta Tetap Beri Insentif untuk Warga Terdampak PSBB Total

JawaPos.com - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di Jakarta yang direncanakan mulai berlaku kembali pada Senin (14/9) mendatang, bakal berimplikasi pada pergerakan masyarakat Ibu Kota Jakarta.

Bagi masyarakat yang tedampak atas kebijakan itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diingatkan untuk kembali memberi bantuan atau insentif.

Juru Bicara KawalCOVID Miki Salman mengatakan, rem darurat yang ditarik oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan patut diapresiasi. Mengingat, kapasitas rumah sakit semakin penuh.

Anies diminta tetap berkoordinasi dengan daerah penyangga agar PSBB total berjalan efektif. Minimal melakukan pengetatan di daerah perbatasan.

"Rem darurat ini kan karena keterpakaian ruang RS sudah penuh. Itu juga sudah terjadi sebenarnya di Bali, tapi kok adem ayem saja ya di Bali. Dan di Jakarta 15 September deteksinya pasti akan naik lagi jumlah kasus, ruang ICU dan isolasi RS pasti akan penuh. Paling tidak, remnya akan ditarik walaupun 14 September," ujarnya kepada JawaPos.com.

Miki Salman berharap PSBB kali ini betul-betul dipersiapkan dan lebih serius. Bukan seperti PSBB awal dan PSBB transisi atau perpanjangan terutama dalam hal penegakkan hukum. "Percuma PSBB kalau enggak ada penegakannya," tegasnya.

Tapi paling penting, lanjut Miki, adalah memberikan insentif untuk masyarakat terdampak. Tujuan PSBB adalah untuk mengurangi kerumunan masyarakat di jalan. Untuk itu, pemerintah provinsi diminta menanggung insentif masyarakat agar tak ada yang kelaparan.

"Itu baru satu sisi penegakkan, warga enggak butuh dihukum ya, warga butuh dibantu. Terutama ini jelas-helas lebih berat dari yang pertama. Berat karena orang sudah berbulan-bulan alami kerugian apalagi usaha kecil. Usaha menengah dan besar juga mengalami kerugian. Bioskop juga ketar ketir," katanya.

Baca juga: Sehari Jelang PSBB Jilid II, CFD Bundaran HI Masih Tetap Ramai

"Siapa pihak-pihak terdampak perlu dipikirkan. Diberikan insentif agar tetap berada di rumah. Jangan sampai kalau enggak keluar rumah bisa enggak makan. Jangan sampai mati kelaparan, jangan sampai seperti itu," tukasnya.

Dia menyebutkan aspek penegakan sanksi terutama di perkantoran. Saat PSBB awal masih ada perkantoran yang mewajibkan karyawannya datang ke kantor.

"Itu mungkin kencangkan di situ. Dan orang-orang masih kumpul ramai-ramai itu jelas harus ditertibkan," tuturnya.

Begitu juga kebijakan pembatasan transportasi umum harus dipertimbangkan dengan matang. Misalnya operasional KRL jangan sampai mengulang saat PSBB pertama di mana terjadi penumpukan.

"KRL ini agak pelik, ada wacana batasi transportasi umum. Kalau di Wuhan shutdown total enggak boleh ada yang keluar, mungkin kita enggak perlu seperti itu. Pengalaman yang pertama, waktu itu ada pembatasan KRL dan transportasi publik namun namun tak dibarengi dengan mewajibkan Work From Home, mobilitas masih tinggi, sementara transportasi dibatasi. Malah yang terjadi penumpukan, kami ingin betul-betul dikaji pemanfaatannya," tegasnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=SQZ6pvI0PGY