Operasi Modifikasi Cuaca DKI Jakarta Sudah Dikaji Matang, Bukan Sekadar Memundurkan Hujan

JawaPos.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike, menyampaikan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta telah melalui proses kajian yang cermat dan tidak dijalankan tanpa memperhitungkan dampak di masa mendatang. 
 
Menurut Yuke, pelaksanaan OMC bukan bertujuan semata-mata untuk mengurangi intensitas atau "memundurkan" jatuhnya hujan. Lebih dari itu, langkah ini merupakan bagian integral dari strategi mitigasi bencana yang dirancang agar pemerintah memiliki jendela waktu untuk melakukan berbagai langkah antisipasi di lapangan.

"OMC pasti sudah dikaji. Tidak mungkin dilakukan tanpa pertimbangan dampak lingkungan maupun siklus alam. Tujuannya bukan menunda hujan lalu menimbulkan masalah di kemudian hari, tetapi memberi waktu untuk mitigasi," jelasnya.
 
Jeda waktu yang dihasilkan melalui OMC, lanjut Yuke, dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyiapkan berbagai langkah penanggulangan darurat. Di antaranya adalah penguatan struktur tanggul sementara, pemasangan bronjong sebagai pelindung lereng dan bantaran sungai, serta penanganan secara terfokus pada titik-titik rawan yang berpotensi mengalami banjir sebelum curah hujan kembali meningkat.

"Paling tidak kita bisa 'ambil napas' sebentar untuk menyiapkan langkah antisipasi, supaya ketika hujan datang lagi dampaknya tidak semakin parah," ucapnya.
 
Meski demikian, Yuke menegaskan bahwa OMC tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya solusi dalam pengendalian banjir di ibu kota. Selain memerlukan alokasi biaya yang tidak kecil, kebijakan ini juga harus selalu didasarkan pada hasil penelitian mendalam, kajian teknis yang komprehensif, serta koordinasi yang matang dengan pihak terkait, khususnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Tidak semua hal bisa kita andalkan dari modifikasi cuaca. Pemprov tentu menentukan waktu pelaksanaan OMC berdasarkan kajian dan koordinasi dengan BMKG," tandasnya.
 
Selain melalui OMC, Yuke menilai bahwa Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya guna mengoptimalkan infrastruktur pengendali banjir. Upaya tersebut mencakup perbaikan sistem drainase skala mikro di berbagai wilayah, pembangunan waduk dan polder sebagai sarana penampungan air, hingga penguatan struktur tanggul pantai untuk mengantisipasi abrasi dan genangan air akibat pasang surut.

Baca Juga: 83 Orang Hilang Pasca Longsor di Bandung Barat, BNPB Langsung Lakukan Operasi Modifikasi Cuaca
 
Namun demikian, ke depan ia menekankan pentingnya perhatian yang lebih serius terhadap kondisi saluran air di kawasan permukiman padat penduduk, yang kerap kali menjadi sumber persoalan utama. "Justru di permukiman padat, masalahnya sering ada di saluran-saluran kecil. Sungai besar kita bermasalah, kali-kali kecil juga harus benar-benar diperhatikan dan dicarikan solusinya," pungkasnya.