Banjir Cilincing Tewaskan 3 Warga, Efektivitas Anggaran Rp 2,8 Triliun Dipertanyakan

JawaPos.com - Musibah memilukan melanda ibu kota saat banjir besar mengepung Jakarta pada Senin (12/1). Tiga warga dilaporkan meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik di tengah genangan air.

Ketiga korban ialah pasangan suami istri, HW, 54, dan NJ, 49. Sementara satu korban lain ialah MYS, 40, yang meninggal dunia di rumah di Jalan Kalibaru Barat, Gang Sadang.

Kejadian tragis terjadi di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, salah satu wilayah terdampak banjir paling parah. DPRD DKI Jakarta menanyakan efektivitas anggaran penanggulangan banjir yang mencapai triliunan rupiah.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau, menyampaikan duka mendalam sekaligus menyesalkan insiden yang menurutnya seharusnya bisa diantisipasi.

"Saya turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya 3 orang warga saat banjir kemarin terjadi. Hal ini sangat disesalkan dan harusnya bisa dihindari," ujarnya, Selasa (13/1).

Kritik Anggaran Banjir Rp 2,8 Triliun

Bun Joi menyoroti anggaran pengendalian banjir yang mencapai Rp 2,8 triliun. Ia mempertanyakan transparansi dan hasil nyata dari dana besar yang telah dikucurkan Pemprov DKI Jakarta.

"Ke mana hasil dari anggaran yang sebesar Rp 2,8 triliun itu. Ini merupakan uang yang ditarik dari pajak masyarakat. Tapi dalam kenyataannya, Pemprov DKI masih belum juga bisa mengatasi persoalan banjir itu dari waktu ke waktu," tegasnya.

Menurutnya, besaran anggaran tersebut seharusnya mampu memberikan perlindungan maksimal bagi warga. Termasuk mitigasi risiko fatal seperti sengatan listrik.

"Tragisnya, sekarang yang terjadi adalah melayangnya nyawa 3 orang warga karena tersengat listrik saat banjir. Dengan anggaran sebesar itu, harusnya banjir kemarin tidak separah ini. Harusnya, Pemprov DKI dapat melakukan persiapan yang bisa mencegah keadaannya seperti kemarin," lanjutnya.

Selain masalah anggaran, Bun Joi juga mengkritik sikap pemerintah daerah yang terkesan menganggap banjir sebagai rutinitas biasa. Mereka cenderung menyalahkan faktor cuaca.

Ia menegaskan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama di atas sekadar alasan teknis alamiah.

"Saya menyayangkan adanya kecenderungan sekarang ini yang seolah-olah menganggap banjir sudah biasa-biasa saja. Mentok-mentok semua itu disalahkan kepada kondisi alam," tuturnya.

Politikus PSI ini mendesak Pemprov DKI untuk lebih proaktif dan tidak berpasrah pada keadaan. Dana yang digunakan adalah uang rakyat.

"Jadi tolong gunakan uang pajak masyarakat Jakarta ini sebaik-baiknya untuk menyelamatkan nyawa para warga juga," imbuhnya.