DPRD Jakarta Minta Program CCTV di RT/RW Tidak Terdampak Efisiensi, Keselamatan Warga Harus Jadi Prioritas

JawaPos.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD DKI Jakarta meminta program prioritas pemasangan kamera pengawas (CCTV) di tingkat RT dan RW tidak terdampak rencana efisiensi anggaran Pemprov DKI Jakarta. Sebab, program ini berkaitan dengan keamanan lingkungan warga.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi mengatakan, keselamatan dan keamanan warga harus menjadi prioritas pemerintah. Oleh karena itu, program-program yang bersentuhan dengan hal itu tidak boleh dikurangi anggarannya.

“Gubernur DKI harus komit terhadap janjinya. Jangan sampai efisiensi anggaran dijadikan alasan untuk menghapus atau menunda pemasangan CCTV di kampung-kampung padat penduduk,” kata Fuadi dalam keterangan tertulis, Jumat (24/10).

Fuadi mengaku tidak menentang rencana efisiensi anggaran. Hanya meminta anggaran pemasangan CCTV yang dikecualikan.

“Kami tidak setuju adanya pemotongan anggaran CCTV di Diskominfotik DKI. Anggaran ini justru penting untuk menjawab aspirasi warga yang ingin lingkungannya lebih aman dan tertib,” ujarnya.

Dia mengungkap bahwa banyak aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya CCTV di lingkungannya. CCTV ini dibutuhkan warga untuk mencegah terjadinya kriminalitas, terutama di kawasan padat penduduk.

Program pemasangan CCTV di tingkat RT/RW sejatinya merupakan bagian dari janji kampanye pasangan Pramono Anung – Rano Karno, yang ingin menjadikan Jakarta sebagai Global City dengan tata kelola modern dan sistem keamanan berbasis teknologi.

“CCTV bukan sekadar kamera, tapi simbol keseriusan Pemprov dalam membangun Jakarta yang aman, tertib, dan berdaya saing global,” kata Fuadi.

Menurut data Pemprov DKI, hingga pertengahan 2025 telah terpasang sekitar 2.998 unit CCTV, dengan tambahan 454 unit pada perubahan APBD tahun ini. Target ideal yang ditetapkan pemerintah mencapai 70 ribu unit CCTV untuk seluruh wilayah DKI Jakarta.

Sebagaimana diketahui, Pemprov berencana memotong anggaran Rp 144 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta tahun anggaran 2026.