Tindak Lanjuti Paket Ekonomi Prabowo, Pemprov DKI Siapkan 23 Ribu Unit Rumah Baru dan Serap 100 ribu Pekerja

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Jakarta akan segera menindaklajuti sejumlah paket kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Dua fokus utama yang akan diterapkan di Ibu Kota adalah program perumahan dan sanitasi.

Hal ini disampaikan Gubernur Pramono setelah mengikuti rapat koordinasi terbatas (ratas) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Senin (22/9).

Pramono menyebut Pemprov DKI akan memanfaatkan fasilitas dari Kementerian Perumahan untuk membangun 23 ribu unit rumah baru di Jakarta.

"Ya untuk program yang bersifat perumahan, ada 23 ribu perumahan yang ada di Jakarta yang kami akan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Perumahan. Termasuk kami juga bekerjasama dengan beberapa kontraktor yang ada di Jakarta, kami dorong untuk mereka melakukan itu," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta.

Pembangunan ini direncanakan tersebar di seluruh wilayah Jakarta dan ditargetkan selesai tahun ini.

Politisi PDIP ini mengatakan, proyek perumahan ini tak hanya menyediakan hunian, tapi juga diproyeksikan menyerap hingga 100 ribu tenaga kerja.

"Karena ini memang program untuk bisa menyerap tenaga kerja ketika ekonomi sedang dalam tekanan," kata Pramono.

Program Sanitasi untuk Warga

Selain rumah, Pemprov DKI juga akan fokus pada sanitasi masyarakat. Program ini sebelumnya sudah berjalan, namun kini diperkuat dengan dukungan pemerintah pusat.

"Sedangkan untuk program sanitasi, kan di Jakarta juga ada program itu, sanitasi untuk masyarakat terutama, maka kami mengadakan itu dan kami mendapatkan dukungan sebelumnya," jelasnya.

Diketahui, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Pertemuan tersebut digelar di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/9), dengan agenda utama membahas finalisasi paket ekonomi dan strategi penyerapan tenaga kerja.

Lebih dari 10 kementerian dan badan pemerintah hadir dalam rakor tersebut. Beberapa menteri yang tampak hadir antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

Selain itu, turut hadir Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro dan Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi.

Tidak hanya jajaran menteri, sejumlah perwakilan kementerian/lembaga (KL) juga hadir, di antaranya dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian PPN/Bappenas, Badan Gizi Nasional (BGN), hingga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.