Logo JawaPos
Author avatar - Image
Rabu, 17 September 2025 | 17.45 WIB

6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Demo Ojol di Jakarta

Ilustrasi demo ojol. Pengamat ingatkan jangan ada sweeping saat demo ojol hari ini, dan sampaikan tuntutan yang jelas. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi demo ojol. Pengamat ingatkan jangan ada sweeping saat demo ojol hari ini, dan sampaikan tuntutan yang jelas. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Ribuan aparat gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi besar-besaran dari asosiasi pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta, hari ini, Rabu (17/9). Aksi ini berlangsung di beberapa titik strategis, mulai dari Silang Monas, Gambir, hingga depan Gedung DPR RI.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, menyebut jumlah personel yang diturunkan mencapai ribuan orang. Mereka akan tersebar mengikuti konsentrasi massa.

"Pengamanan di DPR dan Silang Selatan Monas: 6.118 personel gabungan," ujar Ruslan, Rabu (17/9).

Aparat gabungan yang dikerahkan terdiri dari polisi, prajurit TNI, hingga petugas dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

Rute Aksi Para Ojol

Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia bersama aliansi komunitas ojol, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat akan menggelar aksi besar pada Hari Perhubungan Nasional, 17 September 2025.

Aksi ini menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi, yang dinilai gagal menjalankan tugasnya dan justru memihak kepentingan perusahaan aplikasi transportasi online.

Massa ojol memulai aksi dari markas Garda Indonesia di Jalan Kodam Raya Nomor 6, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dari sana, mereka bergerak ke Silang Monas, kemudian menuju Kantor Kementerian Perhubungan. Puncaknya, unjuk rasa dijadwalkan berakhir di depan Gedung DPR RI sekitar pukul 13.00 WIB.

Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menilai, Kementerian Perhubungan di bawah kepemimpinan Dudy Purwaghandi mengalami kemunduran.

"Silakan masyarakat menilai apa prestasi konkret Menteri Perhubungan saat ini. Bahkan dalam ekosistem transportasi online, ia lebih berperan layaknya pengusaha daripada menteri yang seharusnya membantu Presiden melayani rakyat," tegas Igun.

Ia juga menilai, kebijakan Kemenhub saat ini sarat dengan "vendor driven policy", di mana arah regulasi dikendalikan oleh perusahaan aplikasi. Akibatnya, aspirasi para pengemudi ojek online kerap ditolak.

Tuntutan Massa Aksi Ojol

Adapun tuntutan utama aksi bertajuk 179 ini adalah:

  1. RUU Transportasi Online masuk Prolegnas 2025–2026.
  2. Potongan aplikator maksimal 10% harga mati.
  3. Regulasi tarif antar barang dan makanan.
  4. Audit investigatif potongan 5% oleh aplikator.
  5. Hapus sistem Aceng, Slot, Multi Order, Member Berbayar, dll.
  6. Copot Menteri Perhubungan.
  7. Kapolri usut tuntas tragedi 28 Agustus 2025.

Masyarakat Jakarta diimbau untuk mencari moda transportasi alternatif pada hari ini. Sebab, sebagian besar pengemudi ojek online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas aksi.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore