Imbas Demo Ricuh, Hari Senin Jalanan Jakarta Lengang, Pekerja WFH dan Pelajar Belajar dari Rumah

JawaPos.com – Sejumlah instansi dan perkantoran di Jakarta menerapkan aturan work from home (WFH) hingga work from anywhere (WFA) untuk pekerjanya. WFH/WFA ini diberlakukan rata-rata selama dua hari. Tak ayal, jalanan Jakarta pun tampak lengang sepanjang Senin (1/9).

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) misalnya. Melalui surat edaran nomor 1884/A/HK.04.01/2025 yang ditandatangani Sekjen Kemendiktisaintek Togar M Simatupang, WFA diterapkan bagi seluruh pegawai dan unsur penunjang di lingkungan kementerian mulai Senin-Selasa, tanggal 1-2 September 2025.

WFA diterapkan dalam rangka merespon situasi dan kondisi, serta belum berfungsinya secara normal beberapa fasilitas umum yang tersedia.

“Adapun untuk pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel (WFA) dapat dilaksanakan oleh masing-masing instansi melalui PPK sesuai dengan kondisi dan karakteristik pekerjaan masing-masing, agar penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” ujarnya dalam SE tersebut.

Dalam SE tersebut, para pegawai Kemendiktisaintek juga diminta tidak mengikuti aksi penyampaian pendapat dan menghindari titik-titik kerumunan. Kemudian, selama WFA, mereka harus dapat dihubungi setiap saat. Para pegawai juga wajib merespon ketika dihubungi, selama jam kerja paling lama 15 menit.

Sementara, bagi yang tidak dapat menjalankan WFA dengan alasan sakit, adanya kendala, dan/atau musibah/kedaruratan lainnya yang dialami diharuskan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada atasan langsung.

Selain itu, ada pula instansi pemerintah lainnya di kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat yang juga menerapkan WFH selama dua hari. Dari sumber internal Jawa Pos, disampaikan bahwa bagi pegawai kantor yang non operational diimbau untuk WFH. Sementara, untuk operasional tetap bekerja di kantor.

Sejumlah perusahaan swasta di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan juga diminta untuk WHF. Widyanti, yang bekerja di salah satu perusahaan multinasional, mengatakan dirinya diminta untuk WFH selama dua hari oleh kantor. “Karena kan takutnya ada demo lagi, terus ricuh lagi. Jadi disuruh WFH deh,” ungkapnya.

Baginya ini tak mengurangi beban kerja yang ada. Sebab, WFH hanya sebatas memindahkan kerjaan kantor ke rumah. “Kan tetap kerja ya, bukan libur,” pungkasnya. 

Kerugian Rp 51 Miliar

Sejumlah fasilitas umum di Jakarta dirusak oleh massa aksi saat unjuk rasa berujung ricuh pada Jumat (29/8). Akibatnya, Pemprov DKI Jakarta harus menanggung kerugian hingga puluhan miliar rupiah.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan sebanyak 22 halte Transjakarta rusak akibat serangan massa. 6 halte diantaranya terbakar dan dijarah. Sedangkan 16 halte lainnya mengalami vandalisme.

"Akibat unjuk rasa ada 22 halte Transjakarta baik yang BRT maupun non-BRT serta satu pintu tol yang terdampak. Dari sejumlah tersebut, 6 halte Transjakarta terbakar dan dijarah. Kemudian ada 16 halte Transjakarta yang dirusak dan kemudian dilakukan coret-coret vandalisme dan sebagainya," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (1/9).

Ia menegaskan, pembersihan halte sudah dimulai sejak Sabtu lalu. Targetnya, seluruh halte yang rusak ringan hingga berat bisa diperbaiki pada 8 atau 9 September.

Meski sejumlah halte rusak, layanan transportasi tetap berjalan. "Per tanggal 1 September jam 5 pagi, seluruh rute layanan Trans Jabodetabek 14 koridor sudah berjalan dengan normal. Dan memang ada sedikit hambatan tetapi kami yakin sekarang ini pasti sudah normal," ujar Pramono.