Pemkot Jakarta Utara Siapkan Rekomtek Untuk SP Pembongkaran Ruko yang Makan Bahu Jalan

JawaPos.com - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara mempersiapkan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) terkait bangunan ruko yang memakan bahu jalan di Jalan Niaga, Blok Z8 Selatan, RT11/03 Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Rekomtek itu nantinya akan menjadi dasar pemberian Surat Peringatan (SP) Pembongkaran terhadap ruko yang terbukti tak memiliki izin membangun di atas saluran air tersebut.

"Saat ini kami sedang memproses Rekomtek yang akan disampaikan kepada Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai dasar untuk mengeluarkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3," kata Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Jogi Harjudanto, Minggu (14/5).

Jogi menjanjikan bahwa rekomtek tersebut akan segera diterbitkan dalam beberapa hari ke depan.

"Untuk selanjutnya ditindaklanjuti Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara dengan mengeluarkan SP pembongkaran bangunan yang mengokupasi fasos fasum," tegasnya.

Sementara itu, pihaknya masih akan terus mengadakan rapat koordinasi teknis intens dengan PT Jawa Barat Indah selaku pengelola ruko tersebut dan PT JakPro untuk mengetahui duduk perkara secara lebih jelas.

Sebelumnya, Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit Riang Prasetya menceritakan video viralnya yang beradu cakap dengan pemilik ruko bernama Bambang Hartono di Blok Z4 Nomor 13-14 di kawasan Pluit, Penjaringan Jakarta Utara.

Ia mengatakan bahwa saat itu dirinya mempertanyakan soal bangunan Bambang yang tengah menaikkan bangunannya menjadi dua lantai. Padahal, pembangunannya sudah menyerobot bahun jalan hingga kurang lebih empat meter dan di atas saluran air.

"Yang mengaku sebagai pemilik ruko tersebut bernama Bambang Hartono mengatakan, 'Pak RT gak ada urusannya sama bangunan, kalau mau lapor silakan, lapor Lurah, lapor Camat, lapor Wali kota,',," ujarnya kepada JawaPos.com, Jumat (12/5).

Oleh karena itu, ia menduga bahwa pemilik ruko tersebut memang memiliki kenalan oknum pejabat di Jakarta Utara. Pasalnya, Riang mengatakan sudah melaporkan bangunan itu sejak tahun 2019.

"Namun tidak ada tindak lanjutnya dari pihak kelurahan Pluit maupun pihak Kecamatan Penjaringan," ucapnya.