Kasus Beras Oplosan Food Station, DPRD DKI: Tanda Gagalnya Pemprov Kelola BUMD

Anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus Penasihat Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) August Hamonangan. (Istimewa)

JawaPos.com - Anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus Penasihat Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) August Hamonangan mengkritik tajam dugaan beras oplosan oleh BUMD DKI PT Food Station Tjipinang Jaya. Menurutnya bila terbukti, ini merupakan kecolongan besar dalam pengelolaan BUMD di Jakarta. 

“Dugaan pengoplosan beras oleh PT Food Station yang merupakan perusahaan BUMD itu harus segera diselidiki. Apabila terbukti, maka ini akan mengungkapkan terjadinya kecolongan besar dalam pengelolaan BUMD di Jakarta,” ujarnya, Kamis (24/7).

BUMD, lanjut August, seharusnya menjadi garda depan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warga ibu kota, termasuk menyediakan bahan pokok berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Namun yang terjadi justru sebaliknya.

“Seharusnya, BUMD itu, termasuk PT Food Station, melayani masyarakat Jakarta sebaik-baiknya dengan menyediakan barang-barang berkualitas tinggi yang terjangkau,” sambungnya.

Ia juga menyoroti bagaimana praktik pengoplosan ini telah melukai kepercayaan publik. Masyarakat yang sudah membayar mahal justru mendapatkan beras dengan kualitas rendah.

“Apa yang terjadi di lapangan malah menunjukkan sebaliknya. Masyarakat yang sudah membayar mahal mendapatkan beras-beras oplosan berkualitas rendah. Ini merupakan suatu kejahatan dan sangat menciderai kepercayaan konsumen,” katanya.

Diketahui kasus ini telah resmi naik ke tahap penyidikan. Satgas Pangan Polri juga telah memastikan beras yang di produksi Food Station dengan merek Setra Ramos Merah, Biru, dan Pulen terbukti tidak memenuhi standar mutu.

Menanggapi itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya tidak akan memberikan perlindungan kepada siapapun yang terlibat dalam kasus beras oplosan. Pramono memastikan akan mengikuti apapun hasil penyelidikan oleh kepolisian.

“Kalau ada kesalahan, kesengajaan, siapapun yang melakukan itu, kami tidak akan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang melakukan itu, karena keterbukaan sekarang ini menjadi penting. Dan bagi Jakarta, apapun yang diputuskan oleh Bareskrim, kami akan mengikutinya,” tegas Pramono di Stasiun Boulevard Utara Summarecon Mall, LRT Jakarta Utara, Kamis (24/7).

Pramono kembali menegaskan komitmen Pemprov DKI dalam mendukung penuh proses hukum yang sedang bergulir.

“Apapun yang menjadi keputusan Bareskrim, pemerintah Jakarta dalam hal ini memberikan dukungan sepenuhnya,” katanya.