Sebut Penerapan ERP, Pastikan Kawasan Permukiman Bodetabek Dilayani Angkutan Umum

JawaPos.com -  Kemacetan merupakan salah satu masalah utama Jakarta yang belum bisa teratasi hingga saat ini. Kondisi itu, terjadi karena pertumbuhan kendaraan di Jakarta tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan.

Atas kondisi itu, Gubernur DKI Pramono Anung ingin mengatasi persoalan kemacetan lebih kepada fundamental, dibandingkan dengan memperpanjang atau memperlebar jalan. Salah satunya, akan menerapkan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik.

Terkait rencana itu, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menuturkan, ERP itu bukan sekedar teknologi, tetapi juga refleksi keberanian politik untuk menata ulang hak ruang, mengembalikan jalan kepada yang lebih banyak pihak utama. Yakni, pejalan kaki, pesepeda, pengguna angkutan umum, dan masyarakat kecil yang selama ini kehilangan ruang hidupnya oleh ekspansi mobil pribadi.

''Langkah Pemprov DKI menyiapkan sistem ERP dan manajemen parkir itu sudah jadi bagian strategi mobilitas yang berbasis keadilan ruang dan efisiensi,'' ujar lelaki yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat tersebut.

Namun, dia menyebutkan, sebelum penerapan ERP itu pemerintah, baik DKI maupun Bodetabek harus memastikan kawasan permukiman di Bodetabek sudah terlayani angkutan umum. Dengan begitu, akan memudahkan masyarakat bermobilisasi.

''Harus diterapkan setelah kawasan permukiman di Bodetabek terlayani angkutan umum. Kalau saat ini yang terlayani belum sampai 50 persen. Pemda di Bodetabek perlu bergerak cepat,'' imbuhnya.

Sebagai informasi, sebelumnya, Gubernur DKI Pramono Anung sebelumnya menyampaikan, untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalanan Jakarta  perlu diterapkan perbaikan sistem perparkiran dan penerapan ERP. Dia bahkan menyampaikan bahwa penerimaan dari ERP itu bisa digunakan untuk subsidi transportasi umum.

''Kalau nanti ERP dipasang di Jakarta, maka seluruh pendapatan dari ERP tidak digunakan untuk kepentingan revenue-nya Jakarta. Tetapi untuk subsidi transportasi di mana saja. Termasuk di Jabodetabek,'' imbuhnya.(rya/)