Anggota DPRD Minta Pemprov Jakarta Lebih Kreatif Gali Pendapatan, Tak hanya dari Kendaraan

JawaPos.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Ali Muhammad Johan, mendesak Pemprov DKI untuk lebih kreatif dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak lagi terlalu bergantung pada sektor kendaraan dan properti. Ia menilai struktur pendapatan saat ini masih rentan karena terlalu bertumpu pada jenis pajak yang mudah terpengaruh kondisi pasar.

"Pemprov DKI harus mulai berpikir di luar pola lama. Ketergantungan pada kendaraan bermotor dan properti justru berisiko saat kondisi pasar sedang turun," tegas Ali dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin, (17/6) saat menyampaikan pandangan fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.

Menurutnya, meskipun realisasi PAD tahun anggaran 2024 cukup memuaskan hingga mencapai Rp 50,74 triliun dari target Rp 50,45 triliun atau sekitar 69,5 persen dari total pendapatan daerah, sumber-sumber utama pendapatan daerah masih didominasi lima jenis pajak seperti PKB, BBNKB, PBBKB, PBBP2, dan BPHTB.

Kontribusi kelimanya mencapai Rp 34,2 triliun atau 46,89 persen dari total pendapatan. Ia menilai komposisi ini menunjukkan kelemahan struktural dalam pengelolaan PAD.

Untuk itu, Fraksi Demokrat mengusulkan empat langkah strategis demi mendiversifikasi pendapatan:

1. Monetisasi aset daerah tanpa menjual aset, dengan memanfaatkan aset fisik maupun non-fisik yang tidak produktif agar menghasilkan pendapatan berulang (recurring revenue).

2. Perluasan basis pajak digital, agar aktivitas ekonomi digital juga menyumbang terhadap PAD.

3. Peningkatan kinerja BUMD, dengan mendorong efisiensi dan inovasi model bisnis guna menghasilkan dividen lebih besar.

4. Optimalisasi pajak dan retribusi parkir, termasuk mendirikan BUMD khusus pengelolaan parkir dan penerapan sistem pembayaran online yang terhubung secara real-time.

Ali juga mengkritisi rendahnya target yang ditetapkan dalam beberapa jenis pajak yang justru berhasil melampaui target secara signifikan. Misalnya, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) melebihi 100 persen.

Ia menyebut, keberhasilan ini bisa jadi bukan karena kinerja maksimal, melainkan karena target awal yang terlalu rendah.

Tak hanya itu, Fraksi Demokrat juga meminta klarifikasi atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mencatat adanya kekurangan pemungutan dan kesalahan penghitungan pajak seperti pada pajak reklame, alat berat, air tanah, hingga PBJT. "Pemda harus mengevaluasi kenapa hal ini bisa terjadi dan segera ambil langkah korektif," tegas Ali.

Mengenai retribusi daerah, capaian 2024 sebesar Rp 713,72 miliar atau 110,18 persen dari target juga dipandang belum tentu positif. Beberapa retribusi bahkan melebihi 150 persen, seperti penggunaan kekayaan daerah (171 persen), sementara sektor lain seperti pasar grosir dan pertokoan hanya mencapai 37,58 persen.

Oleh karena itu, Demokrat mendorong digitalisasi retribusi, penyesuaian tarif Lokbin dan Loksem, evaluasi kinerja OPD, hingga wacana penerapan electronic road pricing (ERP). "Kami tidak hanya bicara angka. Yang kami dorong adalah langkah-langkah konkret dan terstruktur agar pendapatan daerah tidak rapuh dan bisa terus berkelanjutan," tutupnya.