Presiden Prabowo Tetapkan Kenaikan UMN 6,5 Persen, DPRD DKI Siap Kawal Implementasi UMP 2025

Banggar DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyusun Rancangan KUA-PPAS APBD 2025, di DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/10/2024). (Ryandi zahdomo)

JawaPos.com - Presiden Prabowo telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Nasional (UMN) sebesar 6,5 persen di 2025. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo menyatakan akan mengawal kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta agar sejalan dengan ketetapan Pemerintah Pusat.

Francine menilai penetapan kenaikan UMN sebesar 6,5 persen merupakan langkah untuk mencapai keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan menjaga keberlanjutan dunia usaha.

“Dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan saat ini, angka tersebut mencerminkan upaya untuk memberikan perlindungan kepada pekerja, sambil tetap mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban mereka,” ujarnya, Senin (2/12/2024).

Baca Juga: Terjaring OTT KPK, Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa Klaim Hanya Punya Satu Bidang Tanah di Jakpus, Total Hartanya Rp 1,9 Miliar

Francine berharap, kenaikan ini akan memperbaiki kesejahteraan buruh Indonesia. Terlebih, nantinya akan terdapat program makan bergizi gratis yang juga dapat mengurangi pengeluaran kelompok buruh yang memiliki anak usia sekolah.

“Saya sangat mengapresiasi kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang pro-rakyat kecil ini,” ucapnya.

Francine menegaskan, Pemprov DKI Jakarta wajib mengakomodir aturan ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, penting juga bagi Pemprov untuk memastikan implementasinya berjalan dengan baik melalui dialog tripartit yang efektif, melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Dengan melakukan dialog tripartit yang baik, kenaikan UMP 2025 dapat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pekerja tanpa mengganggu iklim investasi dan keberlanjutan usaha di Jakarta.

Baca Juga: Drama Panas di Akhir Laga, Kartu Kuning Paul Munster Jadi Sorotan Pertandingan Madura United vs Persebaya Surabaya

“Komitmen terhadap komunikasi yang baik antar pihak sangat penting untuk menjaga harmoni sosial dan ekonomi di ibu kota,” katanya.

“Sebagai anggota Komisi B yang membidangi ketenagakerjaan, saya akan mengawal kebijakan pemerintah pusat ini agar dapat diimplementasikan dengan baik di Jakarta,” sambungnya.

Editor: Bintang Pradewo