Lelang Bus Transjakarta Tak Layak Pakai Perlu Dipercepat

Sejumlah bus TransJakarta yang sudah tidak digunakan lagi diparkir di lahan kosong di Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/7/2019).

JawaPos.com - Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta kepada Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mempercepat lelang sebanyak 417 bus TransJakarta yang sudah tidak layak pakai, agar nilai aset tersebut tidak turun terus, dikutip dari ANTARA.

"Jangan sampai aset-aset yang nilainya tadi besar, malah diulur-ulur. Nanti nilainya menjadi kecil," kata Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Yusuf saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (13/6).

Yusuf mengatakan, meski harus dipercepat, namun Dinas Perhubungan DKI Jakarta harus melengkapi berkas dokumen hingga landasan hukum sebelum melelangnya.

Baca Juga: Ingin Cetak Sejarah Lagi dengan Prancis Begini Target Kylian Mbappe di Euro 2024, Beserta Jadwal Grup D

Kelengkapan berkas kata Yusuf, agar proses lelang barang yang sudah tidak terpakai lagi tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Selain itu, agar proses menuju lelang berjalan dengan baik, saran Yusuf, Dishub menggandeng Inspektorat dan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD).

Baca Juga: Ingin Bersaing Di Pasar Sepeda Motor Listrik, Honda Tekankan Jaminan Aftersales

Yusuf memperkirakan, nilai lelang 417 bus TransJakarta yang sudah tidak terpakai itu sebesar Rp21,2 miliar, akan tetapi ketika diulur terus maka nilainya pasti akan turun.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ismanto mengatakan, usulan penghapusan atas bus TransJakarta sudah dimohonkan sejak 2018 melalui Surat Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Pertimbangan penghapusan itu, lanjut Ismanto, dikarenakan kondisi kendaraan sudah mencapai usia hapus dan rusak berat.

Baca Juga: 'Semangat Hidup dan Pasrah kepada Tuhan', Sebuah Memoar Kisah Humanis dan Inspiratif Sang Sosok Pendiri Astra

"Jadi, dari 2018 setahu saya. Ya, ini nanti kami cek kembali. Ini kan ada penghapusan aset. Barang kali nanti BPAD yang tahu persis aset dari TransJakarta," katanya.

Selain itu, ia juga menyatakan siap meninjau dan mengkaji ulang penghapusan aset tersebut, sehingga memenuhi kaidah peraturan perundang-undangan.

"Kami akan menyampaikan sejelas mungkin dari proses pengadaan, mulai beroperasi tahun berapa, berhentinya tahun berapa," ujarnya.