Pemprov DKI Bantah Heru Budi Minta Anggaran KJMU Dipangkas

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza

JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta membantah bahwa Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta agar anggaran untuk program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dipangkas. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi.

Michael menjelaskan, Heru Budi hanya meminta agar bantuan sosial yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, tanpa ada pemotongan anggaran yang sewenang-wenang.

“Kami bertanggung jawab mengelola anggaran secara bijaksana. Hal ini seperti yang diarahkan oleh Pj. Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono, agar pemanfaatan anggaran semaksimal mungkin tepat sasaran," ujarnya kepada wartawan, Jumat (15/3).

Baca Juga: Surabaya Jersey Community dan Team Sedekah Barokah Berbagi Manfaat Ramadhan dengan Cinta dan Kepedulian

"Kami menerjemahkannya dengan mengecek dan memastikan kebutuhan, apabila ada salah perhitungan, maka akan kami perbaiki,” sambung Michael.

Sebagai Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TAPD), ia mengatakan bahwa arahan Heru Budi tersebut dijadikan landasan untuk menyusun anggaran dengan memprioritaskan enam isu, termasuk penanggulangan kemiskinan. Isu pemberian bantuan sosial, termasuk KJMU, merupakan bagian integral dari upaya ini.

“Kami siapkan anggaran sebesar Rp 171 miliar untuk KJMU pada tahap I tahun 2024. Proses ini telah dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan mekanisme yang telah ditetapkan," tegasnya.

Baca Juga: 158 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Semarang

"Sementara, untuk alokasi anggaran pencairan tahap II akan diakomodasi melalui APBD Perubahan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku, sebagaimana kesepakatan tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta,” tandas Michael.

Sebelumnya, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengungkapkan bahwa anggaran untuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahun 2024 dipangkas Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Hal itu menurutnya yang membuat KJMU jadi bermasalah saat ini selain masalah pendataan.

"Masalah utama adalah ketika anggaran dipotong ini kan yang jadi masalahnya anggaran KJMU diturunkan, makanya waktu rapat banggar kita sempat protes," ujar Ima saat dihubungi wartawan, Rabu (6/3).

Baca Juga: Link Nonton Drakor Pyramid Game (2024), Tonton Episode Lengkapnya di Sini dan Jangan Lewatkan Rencana Sung Soo Ji!

Anggaran KJMU diturunkan sehingga menyebabkan yang semula dapat mengakomodasi sebanyak 19 ribu orang, kini hanya menjadi 7.900 orang.

"Diturunkan kuotanya (penerima KJMU). Cuma kita protes tetap saja mereka bilangnya segitu. Akhirnya hari ini kejadian, karena logikanya orang yang dapat KJMU itu sudah harus sampai tuntas, dia enggak perlu pendaftaraan tiap tahun," ungkap Ima.

Editor: Banu Adikara