Dear Gus Imin, Nggak Bisa Semua Kota jadi Seperti Jakarta

JawaPos.com - Gagasan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 1, Anies-Cak Imin, yang disampaikan Muhaimin Iskandar dalam debat cawapres beberapa waktu lalu, yakni membangun 40 kota menjadi setara Jakarta, menjadi topik yang hangat dibicarakan belakangan ini. Berdasarkan penjelasan Muhaimin, ide ini berangkat dari besarnya anggaran untuk membangun kota baru mulai dari nol yakni IKN yang bisa digeser untuk menaikkan level 40 kota menjadi setara Jakarta. Dan, tidak perlu dari nol.

Beberapa pihak menilai target 40 kota tidak realistis jika ingin dicapai dalam satu periode pemerintahan atau lima tahun. Beberapa yang lain, termasuk cawapres nomor urut 3 Mahfud MD, menyoroti soal biaya yang dibutuhkan untuk menyulap 40 kota menjadi seperti Jakarta.

Sebagai informasi, dalam kunjungan ke Semarang, Minggu (24/12), Anies Baswedan merinci 40 kota sasaran ide ini, antara lain: Banda Aceh, Medan Metropolitan, Padang, Batam, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Bandarlampung.

Kemudian Serang, Metropolitan Jakarta, Metropolitan Bandung Raya, Cirebon, Metropolitan Semarang, Cilacap, Malang, Metropolitan Surabaya, Jogjakarta, dan Surakarta. Metropolitan Balikpapan, Tarakan, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Pontianak. Lalu Ternate-Sofifi, Ambon, Metropolitan Denpasar, Mataram, Kupang, Jayapura, Timika, Sorong, dan Merauke.

Terakhir yakni Palu, Metropolitan Makassar, Mamuju, Kendari, Gorontalo, serta Manado-Bitung. Menurut planolog dari Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pembangunan Wilayah (P4W) IPB University, Thomas Oni Veriasa, tidak semua kota bisa disulap menjadi megapolitan layaknya Jakarta. Ada beberapa syarat sebuah kota bisa menjadi megapolitan.

"Kalau di perencanaan ada hierarki wilayah. Untuk menjadi kota utama atau seperti Jakarta itu dia harus memiliki daya tarik, baik itu di jasa maupun barang, di industrinya. Sehingga kota-kota lain itu menjadi penopang, misalnya untuk suplai bahan bakunya, atau permukiman," kata Thomas dihubungi JawaPos.com, Kamis (28/12).

Pekerja berjalan saat jam pulang kerja di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Begitu juga sebaliknya, artinya kota-kota satelit di sekitar kota utama harus siap menjadi penopang. Seperti Jakarta bisa menjadi megapolitan karena ada kota pendukungnya yaitu Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor.

"Hubungan supply-chain antara kota-kota sekitarnya jelas. Jadi, mereka berkembang bersama sebenarnya," tutur Thomas.

Selain adanya industri atau jasa yang menjadi motor kota sekitarnya, syarat lain sebuah kota menjadi megapolitan yakni ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Syarat lainnya yakni sistem perkotaan yang baik.

Berbagai persyaratan tersebut, lanjut Thomas, perlu dipenuhi oleh calon wilayah megapolitan dan kota satelitnya. Agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Contoh yang pernah saya kerjakan di Provinsi Banten. Ketimpangan pembangunan baik itu dari sisi ekonomi, sosial, antara utara dan selatan itu tinggi sekali. Selatan itu cenderung miskin dan tidak terkoneksi dengan utara, yang industri. Jadi, mengoneksikannya nggak mudah juga ternyata," jelas Thomas.

Kondisi serupa menurut dia juga terjadi di Solo Raya. "Solo Raya itu kan Klaten, Boyolali, Wonogiri, dan Sragen. Tapi, pada kenyataannya Solo tetap berkembang sendiri sebagai kota jasa, tapi kota lain tidak berkembang. Harapannya kan akan seperti Jakarta konsepnya. Tapi tidak mudah juga," lanjut Thomas.

Menurut Thomas, perlu ada kajian terintegrasi dalam membangun satu sistem megapolitan, termasuk di dalamnya soal daya tampung kota serta analisis bisnisnya. Wilayah berbasis pertanian atau pertambangan, kata Thomas, tentu kurang cocok jika dipaksakan menjadi seperti Jakarta.

"Di Pandeglang, Banten misalnya, ya sudah jangan dijadikan kota industri. Ya, jadi kota agro saja, karena memang basisnya agro dan sumber lahannya besar," contoh Thomas.