Diduga Jadi Korban Mafia Tanah, Munaroh, Warga Jakarta Barat Surati Tiga Lembaga

JawaPos.com–Korban dugaan mafia tanah, Munaroh, 62, akhirnya menyurati Kemenkopolhukam dan BPN Jakarta Barat. Langkah itu diambil karena kecewa dengan penanganan kasus tanah miliknya.

Selain melayangkan surat ke kedua instansi itu, Munaroh akan melayangkan hal serupa kepada Presiden Jokowi. Dia mempertanyakan ketidakjelasan tanah miliknya yang berlokasi di Jalan Daan Mogot Nomor 170, RT 10/01, Kelurahan Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Pasalnya, dua surat jawaban BPN Jakarta Barat yang sebelumnya diterima Munaroh tidak saling berkaitan satu sama lain dan cenderung menampakkan adanya dugaan permainan mafia tanah.

”Surat itu mempertanyakan kejelasan atas tanah milik saya,” kata Munaroh dalam, Jumat (25/8).

Surat itu merupakan komplain atas jawaban BPN pada Nomor 8204/13-31.73.2019 pada 23 September 2019 serta surat Nomor HP.01.01/4160-31.73/XI/2022 tanggal 30 Desember 2022, BPN Jakarta Barat menyatakan permohonan tidak bisa diteruskan karena terdapat perkara Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar.

”Saya semakin bingung begitu masifnya kah mafia tanah di Indonesia sehingga tanah yang benar-benar miliki almarhum bapak saya saja bisa dimanipulasi oleh instansi pemerintah,” ujar Munaroh.

Selain kepada BPN, surat serupa juga diberikan ke Kemenkopolhukam. Dia meminta instansi di bawah Mahfud MD segera melakukan langkah nyata menindak kasusnya melalui satgas mafia tanah. Hal serupa juga dia lakukan ke Presiden Jokowi, Ombudsman, Kanwil BPN, dan Kejaksaan Agung.

Kuasa Hukum Munaroh, dari LBH Galang Kemajuan Indonesia Iwan Chandra meminta Kepala Kantor Pertanahan BPN Jakarta Barat membantu menyelesaikan sengketa tanah yang dialami Munaroh. Sehingga, dapat membuktikan kinerja dalam pemberantasan mafia tanah di Indonesia.

”Kami berharap kasus ini tidak berlarut-larut sehingga seruan Presiden Joko Widodo terhadap pemberantasan mafia tanah benar-benar terlaksana hingga ke jajaran bawah. Bukan sekadar omong kosong belaka,” tutur Iwan.

Terpisah, Plt Kasie Hak dan Pendaftaran BPN Jakarta Barat Nuzul Azman mengatakan akan menyelidiki surat itu dan menelusuri kasus Munaroh.

”Jadi saya belum bisa bicara banyak dan menyelidiki serta mendalami surat itu,” tutur Nuzul Azman.