OpenAI dan Google Jual Model AI ke Afiliasi Raksasa Teknologi Tiongkok, Celah Baru Kontrol Ekspor AS Terungkap

JawaPos.com — Upaya Amerika Serikat (AS) menahan laju pengembangan kecerdasan buatan (AI) Tiongkok menghadapi sorotan baru setelah OpenAI dan Google dikonfirmasi memasok layanan model AI kepada anak perusahaan Alibaba, Baidu, dan Tencent di Singapura. 

Praktik yang masih legal tersebut memperlihatkan adanya celah dalam rezim pengendalian ekspor AS terhadap teknologi AI, meskipun ketiga perusahaan induknya telah masuk daftar 1260H Departemen Pertahanan AS karena diduga memiliki hubungan dengan militer Tiongkok.

Transaksi tersebut tidak melanggar hukum AS. Namun, temuan itu memicu kembali perdebatan mengenai efektivitas kebijakan pengendalian ekspor Washington. Selama ini pemerintah AS lebih banyak membatasi ekspor cip AI berperforma tinggi, sementara penggunaan model AI melalui layanan komputasi awan atau antarmuka pemrograman aplikasi (API) belum diatur secara menyeluruh, termasuk bagi entitas yang berada dalam daftar hitam Pentagon. 

Dilansir dari Financial Times, Senin (13/7/2026), OpenAI dan Google mengonfirmasi bahwa mereka memang menyediakan layanan AI kepada anak perusahaan Alibaba, Baidu, dan Tencent di Singapura. Setelah dihubungi Financial Times, OpenAI menyatakan telah menghentikan akses API bagi pengguna yang berafiliasi dengan Alibaba pada bulan ini setelah muncul kekhawatiran adanya praktik distillation, yaitu teknik memanfaatkan keluaran model AI untuk meningkatkan kemampuan model pesaing. 

OpenAI menjelaskan bahwa layanannya memang tidak dapat diakses langsung dari Tiongkok. Namun, perusahaan masih mengizinkan "sebagian perusahaan" yang dimiliki atau berkantor pusat di Tiongkok menggunakan teknologinya di negara lain yang memungkinkan penerapan pengamanan dan pemantauan terhadap praktik distillation. 

"Kami lebih memilih dunia menggunakan AI yang dibentuk oleh nilai-nilai demokratis daripada AI yang dikendalikan pemerintahan otoriter," kata OpenAI. "Kami tidak berpandangan bahwa kewarganegaraan semata harus menentukan akses," tegas perusahaan itu.

Sementara itu, Google menyatakan layanan AI-nya tersedia di Hong Kong dan Singapura sesuai kebijakan penggunaan perusahaan, termasuk larangan terhadap praktik distillation. Namun, Google mengakui pembatasan berdasarkan wilayah geografis saja tidak cukup untuk mengurangi risiko tersebut karena hal tersebut "dapat dengan mudah diakali oleh pelaku yang memiliki kemampuan teknis tinggi." 

Temuan ini memperkuat desakan agar pemerintah AS menerapkan pengendalian ekspor terhadap model AI sebagaimana yang telah diberlakukan untuk cip AI. Pemerintah sebelumnya mulai mengawasi akses terhadap model AI paling canggih, seperti OpenAI GPT-5.6 serta model Anthropic, tetapi belum memberlakukan larangan menyeluruh terhadap entitas Tiongkok dalam daftar 1260H. 

Pakar teknologi dan keamanan dari Council on Foreign Relations, Chris McGuire, menilai kebijakan tersebut masih menyisakan celah besar. "Pemerintahan Trump terus mengatakan bahwa AS harus mengalahkan Tiongkok dalam AI. Masalahnya, mereka belum melakukan apa pun terkait pengendalian ekspor, padahal itulah alat utama yang kita miliki untuk memperlambat Tiongkok," ujarnya. Dia juga menegaskan, "Model AI terdepan seharusnya tidak diberikan kepada perusahaan yang berkantor pusat di Tiongkok di mana pun mereka beroperasi." 

Berbeda dengan OpenAI dan Google, Anthropic memilih melarang perusahaan Tiongkok maupun entitas asing yang dimiliki perusahaan Tiongkok menggunakan model AI tercanggihnya. Meski demikian, kebijakan tersebut juga tidak mudah diterapkan. Pekan lalu Anthropic menutup sejumlah celah yang sebelumnya dimanfaatkan sebagian perusahaan Tiongkok untuk menghindari pembatasan tersebut.