Waspada Potensi Konflik di Laut China Selatan, Pimpinan Negara ASEAN Diingatkan untuk Tuntaskan Perundingan Code of Conduct 

JawaPos.com - Menjelang hari jadi ke-80 Agustus mendatang, ASEAN masih dihadapkan pada potensi konflik di Laut China Selatan. Bukan hanya antar negara di kawasan, sangat terbuka keterlibatan negara di luar kawasan melalui jejaring masing-masing. Untuk itu, pimpinan negara ASEAN diminta menegaskan sentralitas kawasan. Diantaranya melalui perundingan Code of Conduct atau CoC.

Melalui Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta pada Rabu (1/7), Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS) sebagai lembaga kajian independen yang fokus pada isu-isu pertahanan dan keamanan merangkum berbagai gagasan terkait dengan opsi solusi damai atas potensi konflik dan persoalan yang bisa meletus kapan saja di Laut China Selatan.

Dalam FGD bertajuk Maintaining ASEAN Centrality and Managing the South China Sea Dispute: Strategic Dilemmas, Institutional Limits, and Regional Solutions tersebut, CEO ISDS Dwi Sasongko menyampaikan bahwa lanskap geopolitik kontemporer menghadirkan serangkaian tantangan struktural yang berat dan menguji batas-batas kohesi kelembagaan.

”Prinsip inti Sentralitas ASEAN atau ASEAN Centrality semakin ditantang oleh persaingan kekuatan besar dan gesekan sub-regional yang belum terselesaikan,” kata dia dikutip dari keterangan resmi ISDS.

Dwi Sasongko menyebut, saat ini klaim teritorial dan maritim di Laut China Selatan masih tumpang tindih. Itu menjadi salah satu titik rawan geopolitik yang paling kompleks, sangat termiliterisasi, dan vital secara strategis pada abad ke-21. Karena itu, ISDS menyelenggarakan FGD. Tujuannya untuk mendorong penegasan kembali posisi ASEAN.

”Sebagai kerangka kerja kelembagaan utama dalam mengelola keamanan regional dan memastikan bahwa kepentingan geopolitik eksternal tidak meminggirkan upaya diplomasi regional. Kami mendorong terobosan dari sikap hukum dan militer yang tidak produktif, dan berfokus pada dialog diplomatik yang berkelanjutan dan berbasis konsensus untuk mengelola klaim maritim yang tumpang tindih,” bebernya.

Sebagaimana diketahui oleh masyarakat internasional, ada klaim dari beberapa negara di sekitar Laut China Selatan yang sampai saat ini masih belum sampai pada kesepakatan. Dalam kondisi itu, ISDS menilai pencegahan eskalasi kinetik sebagai hal yang sangat penting. Termasuk dengan merancang dan menerapkan mekanisme pengurangan risiko praktis.

”Untuk menghindari konflik militer yang tidak disengaja, yang akan mengganggu perdagangan global, merugikan ekonomi regional, dan merusak kesejahteraan regional,” ucap Dwi Sasongko.

Menurut ISDS, alih-alih terseret ke dalam perlombaan senjata regional yang mahal dan destabilisasi, negara-negara di kawasan seharusnya memfokuskan sumber daya masing-masing pada pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan sumber daya manusia. Apalagi sepanjang sejarah berdirinya, ASEAN secara konsisten berupaya mencegah klaim yang tumpang tindih itu menjadi konflik.