Perubahan Metode Hitung Emisi Tiongkok Dinilai Mengecilkan Kenaikan Karbon, CREA Soroti Risiko Distorsi Target Iklim Global

JawaPos.com - Perdebatan mengenai transparansi data iklim global kembali menguat setelah muncul analisis yang menyoroti perubahan metode penghitungan emisi karbon di Tiongkok, negara dengan kontribusi emisi terbesar di dunia. Revisi ini dinilai berpotensi mengubah cara dunia membaca laju sebenarnya dari kenaikan emisi dalam lima tahun terakhir.

Sejumlah analisis menunjukkan bahwa perubahan pendekatan dalam pengukuran intensitas karbon dapat berdampak signifikan terhadap interpretasi tren emisi. Intensitas karbon sendiri merupakan indikator yang mengukur jumlah karbon dioksida per unit output ekonomi, dan menjadi salah satu acuan utama dalam menilai efektivitas kebijakan iklim nasional.

Dilansir dari Financial Times, Rabu (27/5/2026), Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) menilai perubahan tersebut berdampak langsung pada cara pembacaan kemajuan emisi Tiongkok. Dalam analisisnya, lembaga itu menyebutkan, "meskipun Tiongkok tidak pernah secara resmi mendefinisikan bagaimana mereka mengukur intensitas karbon, kini mereka tampaknya melakukan perubahan retrospektif yang berdampak membuat target menjadi lebih mudah dicapai."

Baca Juga:OpenAI Ubah Nada soal AI dan Pekerjaan, Sam Altman: Interaksi Manusia Masih Tak Tergantikan

CREA memperkirakan bahwa berdasarkan pendekatan terbaru, intensitas karbon Tiongkok hanya meningkat sekitar 7 persen dalam periode 2020 hingga 2025. Angka ini sekitar setengah dari estimasi sebelumnya, dengan selisih sekitar 700 juta ton karbon, setara dengan total emisi tahunan negara industri besar seperti Jerman dan Korea Selatan.

Tidak hanya itu, laporan tersebut menegaskan bahwa Tiongkok masih belum berada pada jalur untuk mencapai target netral karbon 2060. Salah satu faktor utamanya adalah meningkatnya ketergantungan pada batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi domestik, meskipun pada saat yang sama negara tersebut mencatat percepatan elektrifikasi di sektor energi dan transportasi.

Namun dalam skenario perhitungan terbaru, Tiongkok tampak lebih dekat dengan target iklim internasional, termasuk komitmen penurunan intensitas karbon sebesar 65 persen pada 2030 dibandingkan tingkat 2005. Perubahan ini sekaligus menimbulkan pertanyaan baru mengenai konsistensi metodologi serta akurasi evaluasi terhadap capaian kebijakan iklim jangka panjang.

CREA juga menilai, "perubahan dalam definisi intensitas karbon berdampak melemahkan target iklim Tiongkok dan menambah ketidakpastian dalam pelacakan kemajuan," yang mempertegas kekhawatiran atas meningkatnya ambiguitas dalam pemantauan dekarbonisasi.

Di luar isu iklim, laporan tersebut turut menyoroti pola yang lebih luas terkait keterbukaan data ekonomi Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing tercatat beberapa kali merevisi atau menghentikan publikasi sejumlah data penting, mulai dari statistik investasi aset tetap, seri harga historis, hingga data sektor properti dan pengangguran muda.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perubahan Iklim PBB Simon Stiell tetap menyebut Tiongkok sebagai salah satu "pemimpin utama" dalam kerja sama iklim global, seraya mendorong percepatan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil "lebih jauh dan lebih cepat", di tengah dinamika transisi energi dunia yang masih sangat dipengaruhi oleh batu bara.

Di tengah tarik-menarik antara ambisi dekarbonisasi dan kritik atas transparansi data, posisi Tiongkok dalam arsitektur iklim global kini berada dalam sorotan yang semakin ketat. Perkembangan ini menjadi variabel penting dalam menilai kredibilitas target iklim global menuju 2030 dan 2060.