Kebuntuan Perjanjian Nuklir Dunia dan Kembalinya Perlombaan Senjata: Janji Pelucutan Semakin Jauh dari Kenyataan

JawaPos.com - Di saat dunia memasuki fase ketegangan geopolitik yang kembali meningkat, arah kebijakan negara-negara berkekuatan nuklir justru bergerak berlawanan dengan agenda pelucutan senjata. 

Alih-alih mengurangi persenjataan, sejumlah negara besar diketahui terus memodernisasi dan memperluas kemampuan nuklir mereka, memperkuat kekhawatiran akan kembalinya kompetisi senjata yang lebih cepat, presisi, dan sulit dipantau.

Situasi ini muncul bersamaan dengan kegagalan terbaru upaya diplomatik global dalam kerangka Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Dalam konferensi peninjauan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, selama empat minggu, ribuan diplomat dari hampir seluruh negara anggota tidak berhasil mencapai satu pun kesepakatan substantif.

Baca Juga:Presiden Iran: Kami Tak Kembangkan Senjata Nuklir

Sebagaimana dilansir dari The Conversation, Selasa (26/5/2026), forum tersebut tidak mampu menyepakati pernyataan akhir paling minimal. Padahal prosesnya melibatkan ribuan intervensi, dokumen kerja, laporan nasional, hingga konsultasi formal dan informal yang berlangsung intensif. Kegagalan ini memperkuat pola kebuntuan yang berulang dalam beberapa siklus review NPT terakhir.

Secara prinsip, NPT dibangun di atas kesepakatan besar: negara pemilik senjata nuklir berkomitmen menuju pelucutan, sementara negara lain tidak mengembangkan senjata tersebut. Namun dalam praktiknya, keseimbangan kewajiban ini tidak berjalan seiring. Mekanisme pengawasan lebih ketat diberlakukan pada negara non-nuklir, sementara komitmen pelucutan tidak memiliki tenggat waktu maupun instrumen penegakan yang mengikat.

Akibatnya, hampir enam dekade sejak perjanjian itu berlaku, tidak ada kemajuan signifikan dalam agenda pelucutan senjata. Di saat yang sama, negara-negara nuklir terus mengembangkan sistem persenjataan baru dengan karakteristik lebih cepat, lebih presisi, dan memiliki jangkauan strategis yang semakin luas.

Direktur Arms Control Association, Daryl Kimball, menilai proses diplomasi terakhir diwarnai tekanan politik dari negara-negara pemilik senjata nuklir. Dia menyebut adanya praktik "taktik intimidasi diplomatik yang agresif terhadap negara-negara tanpa senjata nuklir" yang membuat ruang kompromi dalam perundingan semakin sempit.

Di luar ruang negosiasi, eskalasi juga terlihat nyata. Uji peluncuran rudal balistik antarbenua oleh Amerika Serikat dan Rusia, pengembangan senjata hipersonik, serta perluasan penempatan sistem nuklir di berbagai wilayah menunjukkan bahwa kompetisi strategis tidak melambat, melainkan bergerak ke fase baru yang lebih kompleks dan berisiko.

Sementara itu, pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa bidang pelucutan senjata, Izumi Nakamitsu, menyoroti ketimpangan mendasar dalam rezim NPT. Dia menegaskan, "Sangat keliru jika negara-negara menganggap bahwa kewajiban non-proliferasi akan tetap dipatuhi oleh negara non-nuklir tanpa adanya komitmen nyata serta pelaksanaan kewajiban pelucutan dari negara-negara pemilik senjata nuklir."

Di sejumlah kawasan sekutu militer, kerja sama pertahanan juga semakin terintegrasi dengan infrastruktur strategis yang memiliki keterkaitan tidak langsung dengan kemampuan nuklir. Hal ini memperluas dimensi risiko, bukan hanya pada kepemilikan senjata, tetapi juga pada ekosistem pendukungnya.