5 Kebijakan Pemerintahan Prabowo Subianto yang Disorot Media Luar Karena Dinilai Terlalu Boros dan Terlalu Otoriter, Simak!

Prabowo Subianto (Economist)

JawaPos.com – Sejumlah media dan pengamat luar negeri menyoroti kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai terlalu boros dan cenderung sentralistik dalam menjalankan pemerintahan.

Sorotan tersebut muncul karena adanya kekhawatiran bahwa sejumlah langkah pemerintah berpotensi menekan stabilitas fiskal sekaligus memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.

Berikut 5 kebijakan pemerintahan Prabowo yang disebut-sebut menimbulkan kekhawatiran di mata sebagian pihak internasional, seperti dilansir dari laman Economist pada Minggu (17/5).

1.     Program Populis Berbiaya Besar Dinilai Membebani Fiskal Negara

Program makan gratis dan pengembangan puluhan ribu koperasi desa menjadi salah satu kebijakan yang paling banyak mendapat perhatian. Sejumlah pengamat menilai anggaran gabungan program tersebut diperkirakan mencapai sedikitnya 320 triliun rupiah dalam satu tahun, sehingga dikhawatirkan membebani keuangan negara.

Kekhawatiran semakin meningkat karena penerimaan pajak dinilai belum tumbuh sesuai target pemerintah. Kondisi tersebut dianggap berisiko memperlebar defisit anggaran yang mendekati batas maksimal ketentuan fiskal nasional.

2.     Sentralisasi Kekuasaan Politik dan Melemahnya Oposisi

Pemerintahan Prabowo dinilai terlalu memusatkan kekuatan politik melalui koalisi besar yang menguasai mayoritas kursi parlemen. Kondisi tersebut membuat oposisi legislatif menjadi sangat terbatas dan memunculkan kekhawatiran berkurangnya mekanisme pengawasan terhadap pemerintah.