Perdana Menteri Inggris Diterpa Skandal Vetting Mandelson, Keir Starmer: Saya Marah!

JawaPos.com – Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menghadapi tekanan politik besar menyusul skandal kegagalan uji kelayakan keamanan terhadap Peter Mandelson.

Pekan depan disebut menjadi momen krusial yang dapat menentukan arah karier politiknya, seiring parlemen memanggil sejumlah pejabat kunci untuk memberikan keterangan.

Mengutip laporan The Guardian, Starmer mengaku terkejut tidak diberi informasi terkait kegagalan proses security vetting Mandelson untuk posisi duta besar Inggris untuk Amerika Serikat. Dia bahkan menyebut situasi tersebut tidak dapat dimaafkan.

’’Saya marah dengan apa yang terjadi. Ini tidak dapat dimaafkan bahwa saya tidak diberi tahu,’’ ujarnya.

Tekanan terhadap Starmer meningkat setelah muncul tudingan bahwa dia mengorbankan pejabat senior demi meredam dampak politik. Salah satu yang terdampak adalah Olly Robbins, sekretaris permanen di Kementerian Luar Negeri Inggris, yang dipaksa mundur tak lama setelah skandal mencuat.

Robbins dikabarkan akan memberikan kesaksian di hadapan komite urusan luar negeri parlemen pada Selasa mendatang. Sejumlah anggota parlemen memperkirakan dia akan membantah versi pemerintah, yang berpotensi memperburuk posisi Starmer.

Pihak Downing Street menyalahkan Kementerian Luar Negeri atas kegagalan komunikasi tersebut. Juru bicara resmi Starmer, James Slack, menyatakan bahwa permintaan informasi telah dilakukan berulang kali, tetapi tidak mendapat penjelasan lengkap.

Kontroversi semakin melebar setelah terungkap bahwa Kementerian Luar Negeri sempat mengabaikan rekomendasi yang menyarankan Mandelson tidak diberikan izin. Langkah ini dinilai tidak lazim oleh sejumlah pejabat.

Ketua komite urusan luar negeri parlemen, Emily Thornberry, menilai Robbins tidak sepenuhnya transparan dalam menyampaikan informasi. Namun, pandangan berbeda datang dari mantan pejabat keamanan Ciaran Martin, yang menyebut proses security vetting bukan sekadar lulus atau gagal, melainkan penilaian risiko yang kompleks.

Di sisi politik, tekanan juga datang dari oposisi. Pemimpin Partai Konservatif, Kemi Badenoch, menuntut transparansi penuh dari pemerintah. ’’Tidak boleh ada lagi penutupan, alasan, atau penundaan. Publik berhak tahu,’’ tegasnya.