Tiongkok dan Rusia Kuasai Sektor Ruang Angkasa Global Lewat Infrastruktur dan Kemitraan Negara Berkembang

JawaPos.com - Persaingan global dalam industri antariksa kini tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan meluncurkan roket atau mendaratkan wahana di Bulan. Di balik perlombaan teknologi tersebut, muncul strategi yang lebih senyap namun strategis: penguasaan infrastruktur darat, kontrak teknologi jangka panjang, serta kemitraan pembiayaan dengan negara-negara berkembang.

Pendekatan ini semakin menonjol dalam strategi Tiongkok dan Rusia. Kedua negara secara aktif menawarkan paket kerja sama ruang angkasa kepada negara yang tengah merintis program antariksa, mulai dari penyediaan satelit hingga dukungan teknis operasional. Skema ini memungkinkan negara berkembang memperoleh akses teknologi dengan cepat, tetapi sekaligus membuka potensi ketergantungan jangka panjang.

Dilansir dari Financial Times, Sabtu (14/3/2026), persaingan strategis ini berlangsung melalui apa yang oleh para analis disebut sebagai "ground game", yakni jaringan proyek infrastruktur, kontrak teknologi, serta pembiayaan yang secara bertahap memperluas pengaruh geopolitik di sektor antariksa global.

Baca Juga:Sundar Pichai Prediksi Pusat Data AI di Luar Angkasa Akan Jadi Normal Baru dalam Satu Dekade Mendatang

Lembaga riset keamanan internasional Prague Security Studies Institute (PSSI) menilai pola tersebut bukan sekadar kerja sama komersial biasa. "Kami menyebut agenda tersembunyi ini sebagai space sector capture," tulis para analis PSSI. Istilah itu merujuk pada situasi ketika negara penyedia teknologi secara bertahap menciptakan ketergantungan struktural yang membatasi kemandirian sektor antariksa negara mitra.

Dalam praktiknya, paket kerja sama tersebut mencakup berbagai layanan sekaligus: penyediaan satelit, fasilitas peluncuran, sistem navigasi dan penentuan posisi, pembangunan stasiun bumi, tenaga operasional, hingga kredit bersubsidi. Kombinasi ini membuat tawaran tersebut sulit ditolak oleh negara yang memiliki keterbatasan pendanaan dan kapasitas teknologi.

Analisis PSSI terhadap 644 entitas dan 807 kesepakatan di 125 negara antara 1990 hingga 2026 menunjukkan bahwa Tiongkok kini telah melampaui Rusia sebagai pemain utama dalam strategi perdagangan antariksa yang bersifat strategis tersebut. Program ruang angkasa Tiongkok sendiri berada di bawah kendali militer, yakni Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), yang mengawasi keseluruhan kegiatan dan lembaga yang berinteraksi dengan sektor tersebut.

Dalam praktiknya, negara-negara seperti Venezuela, Bolivia, Brasil, Nigeria, dan Kamboja termasuk yang menerima paket kerja sama tersebut. Banyak dari negara tersebut memanfaatkan kesempatan itu untuk mempercepat pengembangan kemampuan ruang angkasa mereka, meskipun risiko ketergantungan teknologi semakin meningkat.

Salah satu contoh paling jelas terlihat di Venezuela. Sejak 2004, Tiongkok menandatangani tujuh kesepakatan kerja sama antariksa dengan Caracas, sementara Rusia menjalin tiga perjanjian serupa. Tiongkok memasok tiga satelit utama Venezuela yakni VeneSat-1, VRSS-1, dan VRSS-2 yang digunakan untuk komunikasi, penginderaan jarak jauh, serta pemantauan infrastruktur termasuk pengelolaan jaringan pipa minyak.

Pada saat yang sama, Rusia membangun stasiun pengukuran dan navigasi yang terhubung dengan sistem navigasi satelit global milik Moskwa. Kehadiran teknologi kedua negara di fasilitas yang sama memperkuat ketergantungan operasional Venezuela pada mitra eksternal tersebut.

Para analis menilai strategi ini juga memiliki dimensi diplomatik. Negara-negara yang bergantung pada teknologi tersebut berpotensi memberikan dukungan politik kepada Tiongkok dan Rusia dalam forum internasional, termasuk Komite PBB untuk Penggunaan Damai Antariksa, yang berperan dalam membentuk norma dan standar global di bidang ruang angkasa.