JawaPos.com-Ketegangan geopolitik yang kembali meningkat di kawasan Timur Tengah dalam beberapa pekan terakhir memunculkan kekhawatiran baru di pasar global. Kondisi tersebut mendorong kenaikan harga minyak dunia sekaligus memperbesar ketidakpastian terhadap stabilitas jalur perdagangan energi internasional.

Lembaga riset kebijakan Prasasti Center for Policy Studies menilai eskalasi konflik tersebut berpotensi menimbulkan tekanan eksternal bagi perekonomian Indonesia pada 2026. Dampaknya dapat dirasakan melalui sejumlah jalur, mulai dari kenaikan harga energi, pergerakan nilai tukar rupiah, hingga kondisi fiskal pemerintah.

Konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan United States juga meningkatkan potensi gangguan di Strait of Hormuz, salah satu rute pelayaran energi paling strategis di dunia. Sekitar 20–30 persen perdagangan minyak global melewati jalur tersebut.

Apabila jalur ini mengalami gangguan, pasokan energi global berpotensi terguncang. Situasi tersebut dapat memicu kenaikan harga minyak mentah serta meningkatkan volatilitas pasar energi internasional.

Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, mengingatkan bahwa kenaikan harga minyak biasanya akan berdampak luas terhadap perekonomian domestik, termasuk meningkatnya biaya produksi di berbagai sektor, melemahnya daya beli masyarakat, hingga bertambahnya tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

“Jika harga energi bertahan tinggi dalam waktu yang cukup lama, peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia turun di bawah ambang 5 persen menjadi semakin besar,” ujarnya di Jakarta.

Ia menambahkan, tekanan dari kenaikan harga energi yang berlangsung lama juga berpotensi memperlambat konsumsi rumah tangga serta memicu inflasi akibat meningkatnya biaya distribusi barang. Dalam kondisi yang lebih ekstrem, situasi tersebut bahkan dapat mendorong arus keluar modal dan menambah tekanan terhadap stabilitas pasar keuangan domestik.

Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa guncangan eksternal dapat dengan cepat mempengaruhi perekonomian nasional. Sebagai contoh, pada periode Global Financial Crisis 2008–2009, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang tetap berada di zona positif, tetapi mengalami perlambatan sekitar 1,4 poin persentase dalam satu tahun.

Meski begitu, Prasasti menilai kondisi saat ini belum mengarah pada krisis. Secara umum, fundamental makroekonomi Indonesia masih dinilai cukup kuat dibandingkan dengan beberapa periode gejolak sebelumnya.

Namun demikian, kondisi global yang penuh ketidakpastian tetap menuntut pengelolaan kebijakan yang cermat. Piter menilai pemerintah perlu menjaga komunikasi kebijakan ekonomi secara jelas, terutama terkait strategi mempertahankan disiplin fiskal, mengelola tekanan subsidi energi, serta menjaga kepercayaan investor.

.Baca Juga: Dua Kapal di Luar Area Konflik, Dua Masih di Selat Hormuz, Pertamina Pastikan Pasokan BBM Aman

“Dalam situasi ketidakpastian global seperti sekarang, kejelasan arah kebijakan ekonomi menjadi sangat penting. Pasar akan melihat bagaimana pemerintah menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan ekonomi domestik tetap tumbuh,” ujarnya. (*)