JawaPos.com — Perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang dipimpin perusahaan teknologi global semakin mengubah arah ekonomi dunia. Dari Silicon Valley hingga pusat-pusat teknologi global, perusahaan yang dipimpin tokoh seperti Elon Musk, Sam Altman, dan Mark Zuckerberg berlomba membangun infrastruktur AI. Namun di balik optimisme tersebut, sejumlah ekonom mulai memperingatkan risiko sosial yang besar, terutama terhadap pasar tenaga kerja dan distribusi kekayaan.

Salah satu kritik paling keras datang dari peraih Nobel Ekonomi 2001, Joseph Stiglitz. Sang ekonom yang lama meneliti ketimpangan global ini menilai AI bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan kekuatan ekonomi yang dapat mengubah struktur kapitalisme modern apabila tidak diimbangi kebijakan publik yang kuat.

Dilansir dari Fortune, Kamis (12/3/2026), Stiglitz memperingatkan bahwa AI berpotensi mempercepat konsentrasi kekayaan pada pemilik teknologi sekaligus memperlebar kesenjangan ekonomi. Dia mengatakan, “Jika kita tidak melakukan apa pun untuk meregulasi AI, ada ancaman bahwa teknologi ini akan menghasilkan ketimpangan yang lebih besar. Dan karena ketimpangan merupakan masalah yang sangat serius dalam masyarakat kita, hal itu menjadi kekhawatiran besar bagi saya.”

Menurut Stiglitz, teknologi AI memberi perusahaan kemampuan baru untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia. Dalam model produksi berbasis AI, perusahaan dapat memangkas biaya tenaga kerja, memusatkan keuntungan di tingkat pemilik modal, dan pada saat yang sama memindahkan risiko transisi ekonomi kepada pekerja serta masyarakat luas.

Di sisi lain, Stiglitz menyoroti paradoks di balik ekspansi AI. Banyak tokoh teknologi yang agresif mendorong adopsi teknologi ini, tetapi pada saat yang sama mendukung peran pemerintah yang lebih kecil—padahal negara justru dibutuhkan untuk membantu pekerja menghadapi dampak otomatisasi. “Sayangnya, para tech bros yang mendorong adopsi AI pada saat yang sama juga menekan agar peran pemerintah diperkecil. Akibatnya, kemampuan negara untuk mengelola transisi AI secara efektif justru melemah,” ujarnya.

Menurut Stiglitz, kecenderungan tersebut berisiko menciptakan lingkaran ketimpangan yang semakin dalam. Dia memperingatkan, “Jika para oligarki teknologi terus mempertahankan pola pikir untuk mengecilkan peran pemerintah, hal itu akan menghambat kemampuan negara memfasilitasi transisi AI. Mereka menciptakan kondisi yang membuat transisi AI yang berhasil menjadi hampir mustahil.”

Kekhawatiran serupa juga disampaikan sejumlah pemimpin industri keuangan global. CEO BlackRock, Larry Fink, dalam World Economic Forum di Davos awal tahun ini menilai manfaat awal AI masih terkonsentrasi pada pemilik teknologi. Dia mengatakan bahwa keuntungan awal AI hanya “mengalir kepada pemilik model, pemilik data, dan pemilik infrastruktur.”

Bagi Stiglitz, dinamika tersebut mengingatkan pada periode sejarah ketika peningkatan produktivitas tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dia mencontohkan masa Depresi Besar di Amerika Serikat ketika produktivitas sektor pertanian meningkat tajam, tetapi sistem ekonomi belum mampu memindahkan tenaga kerja ke sektor lain.

Meski demikian, Stiglitz tidak sepenuhnya menolak teknologi AI. Dia bahkan mengaku menggunakan AI dalam kegiatan risetnya. “Saya melihat AI sebagai sesuatu yang dapat memperkuat kemampuan saya. Rasanya seperti memiliki tim asisten peneliti, hanya saja jauh lebih cepat,” katanya.

Namun dia menegaskan bahwa teknologi tersebut seharusnya dipahami sebagai alat bantu intelektual, bukan pengganti manusia. “AI adalah intelligence assisting. Teknologi ini ibarat mikroskop atau teleskop yang membantu manusia melihat hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat. AI memperluas kemampuan kita, tetapi bukan pengganti proses berpikir.”

Pada akhirnya, Stiglitz menilai masa depan AI bukan semata persoalan teknologi, melainkan pilihan politik dan institusional. Tanpa kebijakan yang memastikan distribusi manfaat teknologi secara lebih adil, revolusi AI berisiko memperdalam ketimpangan ekonomi—dan pada akhirnya mengubah keseimbangan kekuasaan dalam kapitalisme global menjadi oligarki digital.

***