DPR Minta Pemerintah Segera Berikan Perlindungan Maksimal bagi WNI di Zona Perang Timur Tengah

JawaPos.com-Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, mendesak pemerintah segera mengambil langkah cepat, terkoordinasi, dan transparan dalam menangani kasus hilangnya tiga anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) di Selat Hormuz.

Insiden tersebut terjadi setelah kapal tugboat Musaffah 2 dilaporkan meledak pada Jumat (6/3). Hingga kini, tiga ABK asal Indonesia masih dalam proses pencarian.

Vita menilai konflik yang memanas di kawasan Timur Tengah, khususnya setelah meningkatnya ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, menimbulkan risiko serius bagi keselamatan pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor maritim.

Ketegangan tersebut bahkan berdampak pada penutupan Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran strategis dunia.

“Keselamatan WNI, khususnya para pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai ABK, harus menjadi prioritas utama negara. Pemerintah harus memastikan proses pencarian dilakukan secara maksimal serta memberikan pendampingan penuh kepada keluarga korban,” kata Vita Ervina kepada wartawan, Selasa (10/3).

Ia menegaskan bahwa peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa pekerja migran Indonesia yang bekerja di wilayah dengan risiko konflik tinggi membutuhkan sistem perlindungan yang lebih kuat.

Perlindungan tersebut, lanjutnya, harus mencakup proses penempatan, pemantauan kondisi kerja, hingga mitigasi risiko bagi pekerja yang ditempatkan di kawasan rawan konflik.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu juga meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), serta lembaga terkait untuk meningkatkan koordinasi dengan otoritas negara setempat maupun perusahaan pelayaran guna memastikan proses pencarian berjalan optimal.

“Negara harus hadir secara nyata. Koordinasi lintas kementerian dan diplomasi dengan otoritas setempat harus dilakukan secara intensif agar pencarian dapat segera menemukan titik terang,” tegasnya.

Vita memastikan DPR akan terus memantau perkembangan kasus tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Lebih lanjut, ia juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia di sektor maritim, khususnya pada jalur pelayaran internasional yang memiliki tingkat risiko tinggi akibat konflik geopolitik.

Baca Juga:Iran Tegaskan Tak akan Buka Pintu Negosiasi dengan AS-Israel!

“Peristiwa ini tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa. Pemerintah perlu memperkuat sistem mitigasi risiko dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia agar keselamatan mereka lebih terjamin di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu,” papar dia. (*)