OpenAI Hapus Komitmen ‘Keselamatan’ dan Ubah Struktur Korporasi: Ujian Global AI antara Kepentingan Publik dan Investor

JawaPos.com — Pergeseran satu frasa dalam dokumen resmi OpenAI kini menjadi sorotan global. Perusahaan pengembang ChatGPT dan Sora itu menghapus kata “safely” atau “secara aman” dari pernyataan misinya, bersamaan dengan transformasi struktur hukumnya dari laboratorium nirlaba menjadi entitas bisnis berorientasi investasi. 

Perubahan ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah kecerdasan buatan akan dipandu oleh mandat kemanusiaan atau logika pemegang saham? Sebelumnya, dalam formulir pajak 2022 dan 2023, OpenAI menyatakan misinya adalah membangun kecerdasan buatan umum yang “secara aman bermanfaat bagi umat manusia, tanpa dibatasi kebutuhan untuk menghasilkan keuntungan finansial.” 

Namun, dalam formulir 990 tahun 2024 yang diajukan ke Internal Revenue Service (IRS) pada akhir 2025, rumusan itu berubah menjadi, “untuk memastikan bahwa kecerdasan buatan umum bermanfaat bagi seluruh umat manusia.” Frasa tentang keselamatan dan pembatasan keuntungan tidak lagi tercantum.

Dilansir dari The Conversation, Senin (16/2/2026), penghapusan kata tersebut beriringan dengan restrukturisasi OpenAI menjadi perusahaan berbentuk public benefit corporation (perusahaan berbadan hukum yang tetap berorientasi laba tetapi diwajibkan mempertimbangkan kepentingan publik di luar pemegang saham). 

Seorang akademisi tata kelola organisasi nirlaba yang mengulas perubahan ini menyatakan, “Saya melihat penghapusan kata ‘safely’ dari pernyataan misi sebagai pergeseran signifikan yang sebagian besar tidak dilaporkan.” Dia menambahkan, “OpenAI menjadi kasus uji tentang bagaimana kita, sebagai masyarakat, mengawasi organisasi yang berpotensi memberi manfaat besar sekaligus menimbulkan kerugian katastropik.”

Restrukturisasi ini memperlihatkan pergeseran kendali. Microsoft telah menginvestasikan total USD 13,8 miliar—setara sekitar Rp 232 triliun dengan kurs Rp 16.830 per dolar AS—dan kini memegang sekitar 27 persen saham. Sementara OpenAI Foundation memiliki sekitar 26 persen, dengan sisanya dikuasai karyawan serta investor lain. Artinya, yayasan nirlaba tidak lagi memegang kendali mayoritas efektif atas entitas bisnisnya.

Selain itu, pendanaan USD 6,6 miliar pada akhir 2024 mensyaratkan konversi menjadi struktur yang memungkinkan kepemilikan saham tanpa batas keuntungan. Dua bulan setelah kesepakatan restrukturisasi dengan jaksa agung California dan Delaware pada Oktober 2025, SoftBank merampungkan investasi USD 41 miliar. Per awal Februari 2026, OpenAI juga menjajaki tambahan USD 30 miliar dan potensi total hingga USD 60 miliar dari Amazon, Nvidia, dan Microsoft. Valuasi perusahaan kini melampaui USD 500 miliar.

Di tengah ekspansi itu, OpenAI menghadapi sejumlah gugatan hukum terkait keamanan produknya, termasuk tuduhan manipulasi psikologis dan kelalaian. Saat mengumumkan kesepakatan restrukturisasi, Jaksa Agung California Rob Bonta menegaskan, “Kami mengamankan konsesi yang memastikan aset amal digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan.” Dia juga menyatakan, “Keselamatan akan diprioritaskan,” seraya menambahkan bahwa “melindungi anak-anak kita adalah prioritas utama, dan akan selalu menjadi yang terpenting.”

Meski demikian, perdebatan tidak mereda. Di situs resminya, OpenAI menyebut, “Kami memandang misi ini sebagai tantangan terpenting di zaman kita. Ini membutuhkan kemajuan kemampuan AI, keselamatan, dan dampak positif secara bersamaan.” Namun, absennya istilah keselamatan dalam dokumen hukum formal dinilai menyulitkan publik untuk menuntut akuntabilitas berbasis mandat tertulis.

Secara struktural, model perseroan manfaat publik memang mewajibkan pertimbangan kepentingan sosial di luar pemegang saham. Namun, penentuan prioritas tetap berada di tangan dewan direksi. Kondisi ini semakin kompleks karena sebagian anggota dewan duduk di kedua entitas—yayasan dan perusahaan—yang memunculkan pertanyaan tentang mekanisme pengawasan independen.

Pada akhirnya, perubahan ini bukan sekadar revisi redaksional. Hal ini mencerminkan dinamika global dalam perlombaan AI, yang juga menjadi arena kompetisi para raksasa teknologi dunia. Di titik inilah OpenAI menjadi preseden penting: apakah tata kelola baru mampu menjaga kepentingan publik, atau justru menandai era ketika arah kecerdasan buatan lebih ditentukan oleh kalkulasi investasi ketimbang prinsip keselamatan.