Elon Musk Kecam Pemerintah Inggris atas Ancaman Larangan X di Tengah Skandal AI Grok dan Regulasi Global Kebebasan Digital

Elon Musk mengklaim Grok menjadi aplikasi paling banyak diunduh di UK App Store (The Guardian)

JawaPos.com - Elon Musk kembali memicu perdebatan global mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab platform digital setelah pemerintah Inggris mengisyaratkan kemungkinan pemblokiran akses terhadap X. 

Ancaman itu muncul menyusul penyalahgunaan fitur kecerdasan buatan (AI) Grok yang digunakan untuk membuat gambar seksual perempuan dan anak-anak tanpa persetujuan si pemilik gambar, sebuah praktik yang dinilai melanggar hukum dan etika publik.

Bos platform X tersebut menuding langkah London sebagai bentuk pengekangan kebebasan berpendapat. Melalui pernyataan publik di platformnya sendiri, Musk menilai tekanan regulator bukan sekadar penegakan hukum, melainkan upaya membatasi ruang ekspresi digital. Dia menulis, "Mereka hanya ingin menekan kebebasan berpendapat," menanggapi wacana sanksi dan potensi larangan terhadap X.

Dilansir dari The Guardian, Rabu (14/1/2026), polemik ini bermula ketika pengguna Grok memanfaatkan teknologi penciptaan gambar untuk memanipulasi foto orang nyata termasuk perempuan dewasa, remaja, hingga anak-anak menjadi visual bernuansa seksual. Sejumlah pakar menilai sebagian konten tersebut dapat dikategorikan sebagai materi pelecehan seksual terhadap anak, sehingga memicu alarm serius di kalangan regulator Inggris.

Pemerintah Inggris menegaskan bahwa isu ini tidak dapat direduksi sebagai perdebatan abstrak mengenai kebebasan berekspresi. Menteri Teknologi Inggris, Liz Kendall, menyatakan bahwa negara berkewajiban bertindak ketika sebuah platform gagal melindungi penggunanya dari penyalahgunaan teknologi. 

Mengacu pada Online Safety Act, Kendall menegaskan bahwa regulator komunikasi Inggris, Ofcom, tengah meminta klarifikasi mendesak dari X dan berpotensi mengambil langkah penegakan hukum dalam hitungan "hari, bukan pekan."

Kendall menekankan bahwa negara tidak akan ragu menggunakan kewenangan terberat yang dimilikinya. Dia menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada kegagalan pengendalian teknologi, bukan semata pada konten yang telah terlanjur beredar. 

"X harus mengendalikan sistemnya dan memastikan teknologi AI tersebut tidak mampu menghasilkan materi semacam ini," ujarnya.

Kendall menambahkan, "dalam Online Safety Act terdapat kewenangan terakhir untuk memblokir layanan jika mereka menolak mematuhi hukum bagi masyarakat Inggris, dan jika Ofcom memutuskan menggunakan kewenangan itu, pemerintah akan memberikan dukungan penuh."

Di sisi lain, Musk menilai tekanan tersebut sebagai preseden berbahaya. Selain menyebutnya sebagai upaya pembungkaman, dia juga mengklaim bahwa Grok justru menjadi aplikasi paling banyak diunduh di Inggris saat kontroversi ini mencuat. Klaim itu digunakan Musk untuk menegaskan bahwa publik tetap mendukung inovasi AI, meski di tengah kritik keras dari pemerintah.

Isu ini dengan cepat meluas menjadi perhatian internasional. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyuarakan keprihatinan serupa terhadap penyalahgunaan AI generatif.

"Penggunaan AI generatif untuk mengeksploitasi secara seksual tanpa persetujuan adalah tindakan yang menjijikkan," kata Albanese, seraya menegaskan bahwa masyarakat di seluruh dunia berhak atas standar tanggung jawab yang lebih tinggi dari perusahaan teknologi.

Tekanan terhadap X juga datang dari parlemen Inggris. Anggota Partai Buruh, Jess Asato, menilai kasus Grok menunjukkan celah serius dalam regulasi.

Dia menyatakan, "Ini bukan hanya soal X AI. Alat nudifikasi semacam ini masih dipromosikan di platform lain," seraya mendesak agar legislasi untuk melarang aplikasi semacam itu segera dipercepat.